Connect with us

Batam

Jefridin: Camat Harus Gerak Cepat Pantau dan Laporkan Bencana di Wilayahnya

redaksi.kabarbatamnews

Published

on

Img 20230307 Wa0199
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid saat menyampaikan arahan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat apel gabungan awal bulan Maret 2023, yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam.

Batam, Kabarbatam.com – Seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam untuk aktif melaporkan kondisi di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Mengingat dalam beberapa hari terakhir Kota Batam diguyur hujan lebat.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid saat menyampaikan arahan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat apel gabungan awal bulan Maret 2023, yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam.

“Terutama kepada Bapak dan Ibu Camat, segera laporkan lokasi-lokasi di wilayahnya yang terkena dampak bencana alam,” kata Jefridin, Senin (6/3/2023).

Sebagaimana diketahui kata Jefridin, hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir membuat sejumlah lokasi terjadi banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Karena itu pihaknya meminta Camat dan jajarannya untuk aktif memantau kondisi di lapangan.

Menurutnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam saat ini memang sudah melakukan beberapa langkah penanggulangan bencana yang terjadi. Namun, itu sifatnya hanya untuk sementara.

“Itu sebabnya laporan dari Camat itu sangat penting, nanti tim akan turun ke lapangan dan kalau memungkinkan menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk perbaikan maka akan kita laksanakan,” katanya.

Dijelaskan Jefridin, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memberikan perhatian serius terkait hal tersebut. Sehingga diharapkan seluruh Camat, Lurah dan semua OPD juga turut memperhatikan setiap wilayah masing-masing.

“Jadi saya harap masalah bencana alam ini dapat menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jefridin juga menyampaikan sejumlah arahan lainnya di antaranya terkait aset atau pengamanan barang milik negara di setiap OPD. Baik secara fisik maupun administrasi menurutnya harus jelas.

“Kemudian setiap OPD diminta untuk melakukan efesiensi anggaran. Kegiatan yang tidak mendesak tunda dulu. Termasuk juga perjalanan dinas, harus selektif lagi,” jelasnya.

Advertisement

Trending