Koalisi Besar Usung Amsakar – Li Claudia Chandra, Kemana PDIP dan PKS Akan Berlabuh?

Batam, Kabarbatam.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya memberi ruang seluas-luasnya bagi warga menyalurkan hak pilih kepada calon yang akan mereka pilih. Hal ini tidak hanya menjaga demokrasi agar tetap berdiri tegak, tetapi juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.

Namun bagaimana jadinya jika Pilkada hanya memunculkan satu pasangan calon (paslon), yang pada hari ‘H’ melawan kotak atau kolom kosong. Ruang warga untuk menyalurkan hak pilihnya kepada paslon selain paslon yang sudah ada tertutup rapat.

Sehingga ada dua kemungkinan, warga akan memilih kolom kosong atau tidak menyalurkan hak pilihnya sama sekali. Fenomena ini berpotensi terjadi pada Pilwako Batam 2024. Paslon Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra, yang sudah diusung 10 partai politik (parpol) berpotensi ‘melawan’ kotak kosong pada Pilkada November 2024 mendatang.

Sejauh ini, paslon lain; Marlin Agustina Rudi yang disebut akan berpasangan dengan Jefridin Hamid belum mendapatkan satu pun rekomendasi parpol. Tersisa, ada dua partai besar yang belum memutuskan akan mengusung siapa, yaitu: PDI Perjuangan (PDIP) dan PKS.

Pengamat Politik STISIPOL Raja Haji, Zamzami A Karim, mengatakan, rekomendasi parpol bukanlah harga mati. Sewaktu-waktu dapat berubah menyikapi perkembangan dan dinamika perpolitikan di daerah.

“Bukan harga mati, sehingga bukan sesuatu hal yang perlu teramat dikhawatirkan,” ungkapnya. Belum adanya keputusan PDIP dan PKS lebih dikarenakan kedua parpol  merespons dinamika politik daerah, sehingga tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.

“Agak dilema memang, parpol yang tersisa hanya PDIP dan PKS. Pertanyaannya, apakah PKS ingin bergabung dengan PDIP untuk mengusung paslon lain? misalnya Marlin-Jefridin, ini akan menarik jika PKS dan PDIP berkoalisi untuk mengusung paslon lain agar pilkada yang demokratis nyata adanya.”

“Di sisi lain, yang kita tahu bersama dalam tradisi pilkada, parpol yang berkoalisi minimal ada kader mereka terakomodir atau dipinang sebagai calon wakil,” ungkap Zamzami.

PKS, kata Zamzami, akan bergabung dengan koalisi besar mengusung Amsakar-Li Claudia juga sangat dimungkinkan, dengan alasan ingin mencari posisi ‘aman’ karena menganggap paslon ini dipastikan menang karena akan melawan ‘kotak kosong’.

“Bisa saja PKS berpikir, lebih baik mencari posisi aman, meskipun tak dapat banyak bagian asalkan mengusung paslon yang sudah dipastikan bakal menang. Kecuali, jika PDIP mengajak untuk berkoalisi dan membangun komitmen bersama untuk mengusung paslon lain, selain Amsakar-Li Claudia,” ungkapnya.

Dia menilai, demokrasi Batam saat ini benar-benar berada dalam tantangan besar. Hanya ada dua pilihan, sebut Zamzami, bergabung dengan koalisi besar mengusung Amsakar-Li Claudia melawan kotak kosong atau ‘menyelamatkan’ demokrasi agar Pilkada Batam membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh warga dapat menyalurkan hak pilihnya.

“Mengapa demikian, agar parpol memiliki rasa tanggung jawab untuk mengawal demokrasi, memberikan pendidikan politik yang baik bagi warganya, dan menjadi contoh bagi kader dan generasi berikutnya,” ungkap Zamzami.

Momentum Tegakkan Demokrasi

Robby Patria

Hal senada diungkapkan Robby Patria, alumnus Sekolah Demokrasi (Sekdem) LP3ES dan KITLV LEIDEN.

Menurut Robby, Pilkada di suatu daerah yang memunculkan satu paslon kemudian melawan kotak atau kolom kosong sesuai ketentuannya tidak melanggar undang-undang.

“Tetapi secara substansi, ini akan ‘mematikan’ demokrasi di daerah tersebut. Ruang masyarakat untuk memilih paslon lain tertutup rapat. Tidak ada pilihan dan juga tidak ada pesta demokrasi seperti yang diimpi-impikan,” ungkapnya.

Menyikapi pilkada Batam 2024, sambung Robby, tumpuannya kini tersisa pada dua partai yakni PDIP dan PKS. Dinamika Pilkada Batam tentu akan berubah jika kedua partai ini mengusung paslon lain selain yang sudah ada saat ini.

Keputusan PDIP dan PKS akan mengusung siapa, pastinya sangat dinantikan publik. PDIP yang selama ini dikenal getol bersuara tentang demokrasi sedikit banyaknya diharapkan dapat mengubah kontentasi Pilkada Batam.

“Jika ingin menjaga demokrasi Batam agar tetap tegak, inilah momentumnya PDIP dan PKS berkoalisi mengusung paslon. Siapapun itu,” kata Robby.

Demokrasi dan Pilkada Batam selama ini, tambah Robby, menjadi barometer perpolitikan di daerah. Selain kader dan pimpinan parpol hampir seluruhnya bermukim di Batam, dinamika politik di Batam juga selalu menjadi topik menarik untuk dibincangkan dan didiskusikan.

“Hal ini bukanlah sesuatu yang tabu karena IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Batam adalah yang tertinggi di Pulau Sumatera. Sehingga sangat disayangkan jika potensi besar ini justru tak sejalan dengan demokrasi Batam yang dihadapkan pada Pilkada dimana paslon harus melawan kotak kosong,” pungkasnya. (war)