Komisi I DPRD Batam Nilai Karantina Wilayah Covid-19 Belum Tepat

Batam, Kabarbatam.com– Rencana Pemerintah Kota Batam menerapkan status karantina wilayah dalam penanagan Covid-19 di Batam ditanggapi Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Budi Mardianto. Budi Mardianto menilai, Batam belum siap menerapkan kebijakan karantina wilayah.
Budi mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut, karena butuh persiapan yang matang. “Saya tidak setuju. Konsekuensinya tidak mudah, butuh persiapan serius dari pemerintah dan kesiapan masyarakatnya sendiri,” ungkap Budi, Minggu (5/4/2020).
Budi menilai, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum siap. Hingga saat ini, kata dia, baru pembagian paket sembako saja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itupun untuk masyarakat yang tidak mampu saja.
“Padahal karantina wilayah itu semua masyarakat juga butuh (paket sembako) karena mereka tidak bisa keluar rumah,” tegas Budi. Kebijakan karantina wilayah, kata Budi menuntut keseriusan dari pemerintah untuk menjamin kondisi masyarakatnya, terutama berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakatnya.
Jika karantina wilayah tetap dipaksakan, pihaknya khawatir akan terjadi masalah yang lebih besar dibanding Covid-19 itu sendiri.
Budi meminta agar Pemko Batam tetap fokus pada cara kerja yang diarahkan pemerintah pusat melalui pengetatan pengawasan social distancing, phisical distancing, dan dorongan untuk meningkatkan kebiasaan cuci tangan dan pola hidup sehat lainnya.
Jika arahan dari pusat ini bisa berjalan maksimal, maka dengan sendirinya masyarakat secara perlahan akan terjaga kesehatannya. “Tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan pada pasien yang masuk dalam kategori ODP, PDP, dan positif Covid-19,” ujarnya.
Sejauh ini, ketersediaan fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 di Batam dinilai perlu ditingkatkan lagi. Termasuk jaminan ketersediaan APD untuk tenaga yang ikut menyumbang peningkatan pelayanan kepada pasien.
Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan akan mengambil kebijakan karantina wilayah. Dimana di dalamnya masyarakat didorong untuk tidak berkegiatan di luar rumah selain mereka yang bekerja.
Selama kegiatan itu berlangsung, pemerintah akan mendukung dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang terdata oleh tim di lapangan. (wan)