Komisi IV Sarankan agar Pengalokasian Anggaran Menyentuh Kebutuhan Masyarakat

Batam, Kabarbatam.com– Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD P Tahun Anggaran 2019. Dewan meminta agar pengadaan seragam ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat ditinjau ulang.
Hal tersebut disampaikan Komisi IV DPRD Kota Batam karena menilai anggaran pengadaan baju seragam tersebut dinilai terlalu tinggi. Anggarannya sebesar Rp500 juta. Anggaran itu untuk pengadaan baju seragam sebanyak 1.000 orang.
RDP ini diadakan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Batam bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 KB) Kota Batam.
RDP tersebut dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman. Hadir dalam RDP yakni Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan dan Kepala P3AP2 KB Kota Batam, Umiyati
Anggaran pengadaan baju seragam Tim Penggerak PKK dianggarkan dalam APBD-Perubahan sebesar hampir Rp500 juta. Komisi IV menilai bahwa pembelian baju seragam ini kurang bermanfaat.
“Kami memberikan masukan, agar anggaran pembelian baju seragam ini dialokasikan untuk dinas lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti Dinas Pendidikan. Misalnya pengadaan RKB yang sudah tak layak dan keburuhan lainnya di sekolah. Itu mungkin yang lebih mendasar,” ujar Aman.
Ia mengatakan bahwa saat ini perekonomian Bartam masih sulit dan kondisi keuangan daerah juga masih defisit. Pihaknya berharap, agar tidak ada program tambahan yang diusulkan. Apalagi program rutin setiap OPD saja dirasionalisasi.
“Kalau tidak mengurangi anggaran di program, ada juga OPD (organisasi Perangkat Daerah) yang menghilangkan atau merasionalisasi program tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPRD Batam juga meminta jangan sampai ada program dasar yang dihilangkan ataupun yang dirasionalisasi terlebih yang langsung menyentuh ke masyarakat.
Menurut Aman bisa saja menambah anggaran untuk program hanya saja harus bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (*)