KPK Periksa Alias Wello Terkait Dugaan Suap Izin Pertambangan di Kotawaringin Timur

Batam, Kabarbatam.com– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Bupati Lingga Alias Wello dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berkaitan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur.
Pemeriksaan terhadap Alias Wello dilakukan penyidik KPK setelah tim penyidik dari komisi anti rasuah tersebut melakukan penggeledahan di rumah seorang pengusaha tambang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, belum lama ini.
“Hari ini, KPK melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi di Polres Barelang. Pemeriksaan ini dilakukan dalam proses penyidikan Dugaan TPK dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur dengan tersangka SH, Bupati Kotawaringin Timur,” ungkap Juru Bicara KPK Fenri Diansyah dalam keterangan tertulisnya kepada Kabarbatam.com, Jumat (23/8/2019).
Tiga orang saksi yang diperiksa yaitu; 1. M. Efendi, Staf Bagian Keuangan PT. FMA; 2. Hendy, Pemilik PT. FMA dan AIM, dan 3. Alias Wello, Direktur PT. Aries Iron Mining, Bupati Kabupaten Lingga, yang juga mantan Direktur Utama PT. Fajar Mentaya Abadi.
Para saksi tersebut, sambung Febri, didalami terkait dengan proses perizinan pertambangan di Kotawaringin Timur. “Sedangkan terhadap Kui Lim, pemilik PT Niaga Lestari Remittance, kami lakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait dengan proses perizinan tambang di Kota Waringin Timur,” pungkasnya.
Terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK, Alias Wello hadir di Mapolresta Barelang, Jumat (23/8/2019) siang. Namun Bupati yang akrab disapa Awe ini enggan berkomentar kepada awak media. Mengenakan baju kemeja warga kebiruan, Awe hanya menyapa wartawan. “Tak ada, tak ada,” ujar Awe singkat sembari bergegas menuju pintu masuk Polresta Barelang.
Bupati Lingga tersebut hanya melambaikan tangan kepada awak media saat masuk ke Polresta Barelang melalui pintu samping kantor kepolisian tersebut. Alias Wello yang kembali berusaha dikonfirmasi melalui telepon selulernya belum bisa dihubungi. Pesan singkat yang dikirimkan melului nomor teleponnya juga belum mendapatkan balasan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Tanjungpinang terkait proses penyidikan dugaan TPK dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur dengan tersangka SH (Supian Hadi), Bupati Kotawaringin Timur.
Juru bicara KPK Febri Diansyah memgatakan, Tim KPK menggeledah sebuah rumah di Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Tanjungpinang TImur, Bukit Bestari.
“Sejauh ini telah diamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT. Fajar Mentaya Abadi. Proses penggeledahan masih berjalan sampai sore ini,” ujar Febri, Rabu (21/8/2019).
Dalam kasus ini, diduga tersangka SH menerbitkan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 1.671 Hektar kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan.
Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti ijin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap.
Diduga kerugian keuangan negara pada perkara ini sekitar Rp5,8 triliun dan USD711 ribu yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM. (aan)