Memperkuat Transparansi: Barenlitbang Kabupaten Lingga Gelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokir 2026

Lingga, Kabarbatam.com – Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2026 kepada Anggota DPRD Kabupaten Lingga. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan Pokir dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Strategi Pencegahan Korupsi di Lingga

Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Teknis Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah melalui Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai Sasaran Pokok Pikiran serta Indikator Transparansi Pokir DPRD sebagai acuan utama dalam proses perencanaan pembangunan.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Barenlitbang Kabupaten Lingga ini dibuka langsung oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Drs. Zainal Abidin, M.Pd, yang hadir mewakili Bupati Lingga.

Peserta sosialisasi yang terdiri dari Anggota DPRD Kabupaten Lingga, OPD, dan Barenlitbang aktif berdiskusi dalam penyusunan Pokir 2026

Kolaborasi Pemerintah dan DPRD untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Barenlitbang Kabupaten Lingga, Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lingga, serta perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Partisipasi berbagai elemen pemerintahan ini menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan akuntabel. Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat memastikan bahwa usulan Pokir yang diajukan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lingga.

Urgensi Sosialisasi Pokir 2026

Pokok Pikiran DPRD (Pokir) adalah elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Pokir berisi aspirasi masyarakat yang diperoleh oleh anggota DPRD melalui reses atau dialog langsung dengan warga. Agar Pokir dapat berjalan efektif dan berdampak positif, penyusunannya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, serta berbasis data dan kebutuhan nyata.

Ketua DPRD Lingga, Maya Sari

Dalam kesempatan ini, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Zainal Abidin, M.Pd, menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Pokir adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Dengan adanya kegiatan ini, kita berharap semua pihak bisa memahami mekanisme usulan Pokir yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Transparansi dalam penyusunan Pokir menjadi langkah penting dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Drs. Zainal Abidin, M.Pd.

Sinergi Menuju Pembangunan yang Lebih Baik

Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada proses perumusan kebijakan yang dilakukan secara inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara DPRD, OPD, dan Barenlitbang sangat penting dalam menyusun program-program prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga.

Pemangku kepentingan mengikuti paparan tentang mekanisme usulan Pokir yang lebih terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyusunan Pokir yang efektif dan transparan. Ke depan, Barenlitbang Kabupaten Lingga akan terus mendorong inovasi dalam sistem perencanaan daerah agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.