Pemerintah Dorong Hilirisasi Perikanan dan Pariwisata Natuna, Fokus pada Integrasi Ekosistem dan Rantai Pasok

Natuna, Kabarbatam.com – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan melalui hilirisasi sektor perikanan dan pariwisata di wilayah Natuna sebagai perbatasan Utara NKRI.

Hal ini dibahas dalam forum koordinasi yang melibatkan sejumlah pihak, sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi terbuka dan pemetaan potensi daerah yang dipimpin Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Deputi I Pengelolaan batas wilayah negara BNPP, Dr Nurdin serta sejumlah asdep dan instansi pemerintah maupun instansi vertikal di kantor Bupati Natuna, Selasa (17/6).

Dalam pertemuan tersebut, Deputi I BNPP Dr Nurdin mengatakan, sejumlah poin penting ditegaskan sebagai fokus pengembangan jangka pendek maupun jangka menengah. Salah satunya adalah hilirisasi sektor perikanan yang mencakup tiga komponen utama: komoditas unggulan, rantai pasok, dan peluang ekspor.

“Untuk komoditas unggulan, pemerintah menyoroti dua subsektor perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada perikanan tangkap, dibahas kondisi eksisting yang masih terbatas alat tangkap, serta peluang eksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang membutuhkan kapal lebih besar. Sedangkan perikanan budidaya, baik laut maupun darat, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pengembangan produk olahan dan ekosistem pendukung seperti armada kapal, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur pelabuhan menjadi bagian integral dalam pembangunan sektor ini. Di sisi hilir, pemerintah mendorong pembentukan rantai pasok yang efisien serta peningkatan ekspor ke pasar potensial seperti Hongkong, Tiongkok, dan Jepang.

“Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor melalui koordinasi teknis, penganggaran, serta dukungan kebijakan dari pusat dan daerah. Salah satu program unggulan adalah pelibatan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat peran pelaku lokal dalam rantai produksi dan distribusi,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, pengembangan pelabuhan ekspor dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi prioritas untuk mendukung arus barang dan jasa. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan dengan menetapkan pelabuhan utama dalam surat keputusan Kementerian PUPR.

Tak hanya perikanan, sektor pariwisata juga akan menjadi perhatian utama. Pemerintah menyiapkan pendekatan integratif yang mencakup penguatan atraksi wisata, peningkatan kualitas layanan, dan penataan kawasan strategis. Salah satu langkah awalnya adalah menurunkan hasil pemetaan lapangan ke dalam program teknis di masing-masing OPD.

“Baik dinas kelautan, pariwisata, maupun infrastruktur harus bergerak bersama dalam satu ekosistem pembangunan,” tegasnya.

Pertemuan ini menghasilkan komitmen untuk menyusun rencana kerja lintas sektor yang terstruktur, dengan pembagian tugas yang jelas, target yang terukur, dan dokumen penguatan kebijakan. Pemerintah memastikan bahwa rapat lanjutan akan digelar secara intens untuk wilayah prioritas seperti Natuna dan sekitarnya.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif, menyentuh langsung masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” pungkasnya.

Kesempatan yang sama, Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan, pemerintah daerah mengharapkan ada potensi yang luar biasa dan bagaimana daerah perbatasan bisa mandiri.

“Kami harapkan support juga dukungan kepada kami, semua hal ini bisa terlaksana,” harapnya.

Dalam rakor tersebut, Cen Sui Lan menekankan, bahwa Natuna sebagai daerah perbatasan strategis, harus mampu mandiri secara ekonomi, sekaligus memperoleh dukungan nyata dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah terluar Indonesia.

“Natuna ini berada di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wilayah perbatasan, kita tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu dukungan kebijakan, infrastruktur, dan pembiayaan dari pusat agar Natuna bisa tumbuh mandiri, berkembang, dan menjadi benteng ekonomi sekaligus pertahanan. (*)