Permasalahan Pansus, DPRD Anambas Temui BNPP Terkait BPPD Daerah Perbatasan

Jakarta, Kabarbatam.com – Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam kategori sebagai daerah perbatasan dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia.
Kepulauan Anambas saat ini sedang dalam sorotan dari pemerintah pusat untuk melakukan pencanangan pelaksanaan Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbangdutas).
Terkait hal tersebut, Pansus Ranperda Badan Pengelola Pembangunan Daerah (BPPD) DPRD Anambas melakukan pertemuan dengan Tim Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dipimpin oleh Amat Yani didampingi anggota Siti Bayu, Muliady, Syafrilis dan Mariady, tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPPD, di Kantor BNPP Jakarta. Rabu (4/3/2020)
Terlihat hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas Asisten I, Kabag Hukum, dan kabag Pembangunan.
Rapat berjalan dengan baik dan lancar yang disambut hangat dari BNPP dengan pembahasan mengenai Ranperda pembentukan BPPD dan mendiskusikan pentingnya kelembagaan di daerah.

Pada pembahasan tersebut, secara kelembagaan memang harus dibentuk BPPD, karena sekarang ini yang ada di Anambas hanya setingkat Kasubag perbatasan, dari sisi komunikasi dan koordinasi masih dilihat kurang efektif.
“Segeralah ada kelembagaannya, karena kami melihat Pemerintah dan DPRD sangat semangat membangun daerah,” kata Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian.
Diketahui Kabupaten Kepulauan Anambas sudah ada 10 Kecamatan, dimana 7 kecamatan sudah dimasukan dalam program Lokpri, sisanya akan menyusul, diantaranya Jemaja Barat, Siantan Utara, dan Kute Siantan yang merupakan Kecamatan baru terbentuk.
“Dengan sudah terbentuknya nanti BPPD, maka semangat daerah tidak boleh lagi ragu untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan BNPP, karena secara  kelembagaannya sudah sama,” ujar Dr. Frop. Bahtril Bakri, M App, Sc.
“Apabila hal tersebut terlaksana, tentunya akan menjadi fase baru bagi masyarakat Anambas dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan,”. pungkasnya. (edy)