Pokir DPRD Lingga Pada Musrenbang : Untuk Kepentingan Masyarakat

Lingga, Kabarbatam.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menyampaikan sejumlah pokok pikiran pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Lingga.

Pokok-pokok pikiran ini menjadi prioritas untuk kepentingan masyarakat. Musrenbang sendiri dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lingga, Kamis (24/3/2022).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lingga, Aziz Martindaz SPd dalam sambutannya menyebutkan pokok-pokok pikiran dari sejumlah sektor.

“Yang kami sampaikan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Lingga,” ujarnya.

Diantara pokok pikiran yang disampaikan di rapat ialah peningkatan insfratruktur, produktivitas pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Jika ditelaah lebih jauh, semua sektor yang disebutkan Martindaz memiliki peran penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Lingga.

Ketersediaan infrastuktur, kata dia, sangat penting untuk disediakan atau dibangun. Keberadaan infrastruktur dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terutama ketersedian insfratruktur yang terhubung langsung dengan sentra produksi dan perdagangan.

Namun Martindaz menggarisbawahi soal infastruktur tadi, “Tentu saja harus memadai dan kualitasnya teruji.”

Menurutnya, pembangunan insfratruktur yang terhubung langsung dengan sentra produksi dan perdagangan akan dapat memudahkan investor atau pelaku usaha dalam menjalankan roda usahanya.

Ujungnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Setelah membangun, juga harus diimbangi dengan pemeliharaan yang bertujuan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Yang paling penting insfratruktur itu diimbangi dengan kegiatan atau bukti nyata dan juga upaya pemeliharaan secara rutin serta berkala,” kata Aziz Martindaz.

Aziz Martindaz juga menyoroti sektor pertanian dan pengembangan potensi daerah. Tak dapat ditawar, peningkatan produktivitas pada sektor pertanian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan lokal. Bahkan jika memungkinkan bisa diekspor ke luar daerah. Peningkatan produktivitas pertanian juga memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

“Namun sebelumnya penting untuk saya sampaikan, peningkatan produktivitas pertanian akan dapat dicapai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya,” Martindaz mengingatkan.

Wilayah Kabupaten Lingga sangat luas. Masih banyak lahan kosong yang dapat dijadikan lahan yang berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian.

Bukan hanya untuk pertaninan, potensi perikanan dan peternakan juga harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemkab Lingga. Tidak mustahil dikembangkan juga sektor pariwisata.

Setiap sektor yang disebutnya tadi dianggap secara nyata menjadi bagian penting bagi masyarakat pada umumnya. Karenanya tidak berlebihan jika mendapatkan perhatian yang cukup dan akan berdampak pada perekonomian masyarakat pada umumnya.

Lebih jauh Aziz Martindaz mengutarakan, upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat juga harus didukung oleh efektivfitas birokrasi pemerintah daerah.

Mengulangi pernyataannya soal SDM berkualitas, hal itu adalah kebutuhan bagi Kabupaten Lingga. Kehadiran SDM yang mumpuni secara keilmuan di berbagai bidang berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Lingga.

Musrenbang menjadi kesempatan strategis untuk menentukan arah pembangunan, tujuan dan sasaran serta pencapaian visi bupati dan wakil bupati Lingga.

Sedagkan sebagai bagian dari pemerintah daerah, DPRD sudah tentu dilibatkan secara intensif pada proses dan tahapan penyusunan dokumen.

“Baik itu dokumen RKPD yang disusun setiap tahun maupun dalam penyusuanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Martindaz.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama lima tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Keterlibatan DPRD pada awal pembahasan diharapkan dapat memberi masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Masukan itu merupakan aspirasi masyarakat yang didapat ketika anggota dewan melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke desa-desa atau kecamatan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintah daerah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dan menciptakan keterbukaan informasi yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Martindaz pun menyampaikan beberapa hal.

“Yang harus diperhatikan pemerintah daerah ialah mencermati kembali masukan yang pernah kami sampaikan. DPRD menyambut baik serta mendukung target kinerja pemerintah dalam pencapaian terhadap desa persiapan menjadi desa defenitif,” ungkapnya.

DPRD Lingga, imbuhnya, sudah memberikan sebagian besar masukan tentang kesiapan yang diperlukan dalam mencapai desa defenitif. Dihadapan semua peserta Musrenbang, Martindaz tak lupa menyinggung soal air bersih, akses jalan, jembatan, listrik dan telekomunikasi.

Berikutnya pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya, sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan guru, sarana dan prasarana kesehatan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lingga ini berharap Musrenbang mampu mewujudkan kesamaan pandang dan pemahaman terkait kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2023. Musrenbang juga harus bisa mengikat komitmen bersama dalam mengimplemantasikan perencanaan pembangunan.

“Tak kalah penting ialah bagaimana memperhatikan dan menjaga sinergitas perencanaan pembangunan dengan Pemprov Kepulauan Riau dan juga pemerintah pusat,” tutup Martindaz.