Headline

Proyek Pelabuhan Malarko Karimun Dilanjutkan, Menhub Sebut akan Diresmikan Presiden Jokowi

Published

5 tahun ago

Februari 1, 2020

Redaksi

Batam, Kabarbatam.com – Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi mengunjungi Kabupaten Karimun, Sabtu (1/2/2020). Didampingi Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.,
meninjau proyek Pelabuhan Malarko di Desa Pelambung, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Proyek tersebut terhenti pembangunannya sejak 2012 hingga saat ini. Saat tiba di Proyek Pelabuhan Malarko, Menteri Perhubungan (Menhub) mengatakan, pemerintah memastikan akan melanjutkan pembangunan proyek tersebut. Ditargetkan pengerjaannya akan rampung pada akhir 2021 mendatang.
“Tentunya kita targetkan proyek ini akan terselesaikan pada tahun 2021 akhir. Saya akan undang Bapak Presiden untuk peresmiannya nanti,” ujar Menhub Budi Karya.

Menhub RI Budi Karya tiba di Tanjungbalai Karimun.

Budi Karya menjelaskan, anggaran yang digelontorkan dalam proyek ini mencapai Rp200 miliar. Ia juga menyebut pelabuhan kontainer itu akan disebut sebagai Pelabuhan Kerja Sama (KSP).
“Pelabuhan Malarko ini akan menjadi Pelabuhan Kerja Sama (KSP), dimana nanti tanah ini akan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah pusat akan menggandeng BUMD. BUMD kita minta untuk kerja sama dengan pihak swasta. Swastanya juga jangan satu, ada beberapa,” katanya.
Budi Karya yang sudah dua periode menjabat sebagai Menhub mengungkapkan, secara geografis Karimun memiliki potensi industri dan pariwisata seperti Kota Batam karena wilayah ini berdekatan dengan dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.
“Saya yakin Karimun memiliki potensi industri dan pariwisata seperti Kota Batam, karena daerahnya masuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S.Sos M.Si mengatakan apabila Pelabuhan Malarko selesai tentunya menjadi alternatif bagi dunia usaha di Kabupaten Karimun.
“Dalam pembangunannya nanti bila sisi laut selesai tentunya kita harus membebaskan sisi daratnya untuk pergudangan agar pelabuhan kontainer yang kita miliki ini bisa disebut layak dan dapat mengatasi bongkar muat, dan apabila Pelabuhan Malarko siap, saya meyakini akan menjadi alternarif bagi dunia usaha dimana pemilik kapal bisa memilih bongkar muat di Pelabuhan Malarko atau Pelabuhan Parit Rempak” kata Aunur.
Proyek pembangunan pelabuhan yang di gadang-gadang akan menjadi pelabuhan kargo terbesar di Kepri ini sudah di mulai sejak tahun 2008, namun empat tahun pengerjaannya, proyek yang menyerap dana APBN ini harus terhenti karena tersandung persoalan hukum pada 2012 lalu.
Diketahui, pagu dipa tahun 2008 dari proyek ini yakni sebesar Rp27,105 miliar. Lalu, Tahap II pembangunan Pelabuhan Malarko Pemerintah Pusat kembali mendanai kontrak paket supervisi sebesar Rp476,4 juta. Sedangkan, pada pengerjaan fisik fasilitas pelabuhan tidak diketahui besarannya.
Kemudian, April 2010 lalu kembali dilakukan lelang paket pengadaan jasa konsultasi supervisi lanjutan terhadap fasilitas Pelabuhan Malarko dengan pagu anggaran Rp 450 juta.
Selain itu, satuan kerja Pembangunan Faspel Laut Pulau terluar kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu Rp19,5 miliar di tahun yang sama.
Selanjutnya, pada Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp33 miliar.
Sedangkan untuk pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.
Di akhir tahun terhentinya proyek ini, tepatnya pada 2012 lalu aktivitas pengerjaan kembali dilakukan dengan anggaran sebesar Rp860 juta. Di tahun yang sama, tahap pembangunan trastle pemerintah pusat kembali mengucurkan dana sebesar Rp49 miliar.(Gik)