RDP Komisi VI DPR RI, BP Batam Paparkan Arah Kebijakan dan Program Prioritas 2025-2029

Jakarta, Kabarbatam.com – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyampaikan paparan arah kebijakan dan program prioritas 2025-2029 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara 1, Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa siang (9/9).

RDP Komisi VI dipimpin oleh Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra dan dihadiri para perwakilan dari 7 fraksi.

Andre Rosiade menekankan bahwa BP Batam memiliki peran strategis dalam mengelola kawasan Batam sebagai simpul utama perdagangan investasi dan industri di Indonesia.

“Dengan demikian, melalui pertemuan ini dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, kami mengawal agenda pembangunan dengan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efisien dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.” pesan Andre.

Andre berharap fungsi dan peran BP Batam dapat memperkuat pondasi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta 7 Anggota/Deputi Bidang beserta Pejabat Eselon II di lingkungan BP Batam.

Amsakar Achmad dalam kesempatan tersebut menyampaikan laporan Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-505/MK.03/2025 dan B/621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 adalah sebesar Rp2.447.948.530.000,-,

Alokasi Pagu Anggaran BP Batam tersebut lebih rendah dari jumlah yang diusulkan sebesar Rp5,327 triliun, karena belum adanya alokasi pagu Rupiah Murni (RM) yang diusulkan sebesar Rp2,880 triliun.

Usulan RM tersebut akan digunakan untuk mendanai program kegiatan peningkatan infrastruktur prioritas, guna menggesa pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target Presiden RI, dimana Batam ditargetkan pada 8 persen pada tahun 2026 dan 9,5 – 10% pada tahun 2029 dibarengi peningkatan investasi.

BP Batam juga menargetkan penerimaan PNBP TA. 2026, sebesar Rp2,447 triliun atau lebih tinggi 23,75% dari target TA. 2025 sebesar Rp1,978 triliun.

Amsakar menuturkan upaya tersebut, akan menjadi dukungan daerah terhadap visi dan misi serta program prioritas nasional yang tertuang di dalam Asta Cita.

“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sehingga berperan penting dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, untuk itu dalam rangka mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, BP Batam mendukung Prioritas Nasional Tiga (PN 3).” Kata Amsakar.

Dengan itu, BP Batam berharap dapat meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan.

Serta meningkatkan kinerja organisasi BP Batam yang berkualitas, akuntabel dan efisien, agar Batam semakin berkembang menjadi kawasan ekonomi strategis berpengaruh di Indonesia.

Amsakar menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPR RI khususnya Komisi VI dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga dapat berjalan lebih terarah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada BP Batam. Sehingga mampu memperkuat daya saing kawasan sekaligus memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.” tutur Amsakar.

Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menyambut baik upaya BP Batam mencapai target pembangunan dan ekonomi melalui usulan penambahan pagu alokasi TA 2026 sebesar Rp2,880 triliun (Rupiah Murni) untuk 94 kegiatan di bidang prasarana konektivitas darat, prasarana sumber daya air, prasarana pengembangan kawasan, prasarana konektivitas laut dan udara. (*)