Resmi Dideklarasikan, KAD Jadi Mitra KPK Cegah Korupsi di Kepri

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Riau resmi dideklarasikan, di Aula Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Selasa (8/10/2019)
Deklarasi dirangkaian dengan Pengukuhan Ketua Tim KAD Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Riau beserta pengurus oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau, H Isdianto.
Ketua Panitia Deklarasi KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri Ernawati mengatakan, KAD ini sudah terbentuk selama enam bulan. KAD diprakarsai oleh Kadin Indonesia di bawah kepeminpinan Kadin Indonesia Rosan Roeslan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini secara resmi telah dideklarasikan untuk di Provinsi Kepulauan Riau. KAD ini nantinya  juga akan turun ke kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Wakil Sekretaris KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri ini.
Ketua KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri Akhmad Maruf Maulana mengapresiasi sambutan hangat Plt Gubernur Kepulauan Riau atas terlaksananya Deklarasi KAD Antikorupsi Provinsi Kepri.
“Semoga dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja cermat kita dapat menyatukan tekad bersama-sama mencegah  korupsi,” ujar Maruf.
Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau ini mengatakan, jabatan yang diemban sebagai ketua tidaklah mudah. Ini tanggung jawab berat sekaligus amanah yang mesti kami laksanakan.

“Namun dengan support dan dukungan Pemprov Kepri, stakeholders dan para asosiasi kita dapat bersama menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruf mengatakan KAD Provinsi Kepri menjadi mitra pemerintah dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan advokasi dan sosialisasi pencegahan korupsi di semua lini, termasuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Dengan kemitraan ini, kami mengajak semua pihak mencegah korupsi. Kami ingin sampaikan bahwa, kami independen, kami tak ada beban, kami tak pernah main proyek pemerintah,” ungkapnya.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kepri, khususnya Batam, Maruf berharap dukungan Pemprov dalam pelayanan perizinan investasi di Batam.

“Kami ingin adanya kepastian hukum dalam berusaha. Sebagai pelaku usaha mohon kami dibantu, disupport dalam  berinvestasi. Segala perizinan lancar dan tidak ada hambatan,” ungkapnya.
“Kami ingin ada kepastian dalam berusaha, perizinan tidak dihambat, dan ada kenyamanan investasi yang dirasakan oleh para pelaku usaha di Batam khususnya, dan di Kepulauan Riau pada umumnya,” tambah Maruf.
Tugas-tugas KAD sendiri akan membantu KPK mensosialisasikan pencegahan korupsi. KAD juga akan melakukan advokasi pencegahan korupsi dalam sistem pelayanan berbagai perizinan, termasuk perizinan usaha dan investasi.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan perizinan investasi bebas dari korupsi. Potensi-potensi adanya perilaku korupsi kami minimalisir sekecil mungkin,” tegasnya.
Plt Gubernur Kepri H Isdianto, mengatakan kehadiran KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri ini menjadi tantangan bagi pengurus dalam mengawal dan melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.
“Dimana korupsi menjadi musuh kita bersama,” ujar Isdianto.
Isdianto berharap Tim KAD yang telah dikukuhkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan korupsi.
“KAD ini bukan lawan, tetapi mitra pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pengetahuan tentang hukum dalam mencegah korupsi. Dengan begitu bisa menutup ruang gerak terjadinya korupsi,” paparnya.
“Harapan kita tertumpu pada KAD dalam mengelola potensi Kepri jauh dari korupsi agar Kepri lebih maju dan berkembang dan bebas dari korupsi,” tegasnya. (aan)