Connect with us

Natuna

Rodhial Huda: Natuna adalah Pagar Laut Nusantara Indonesia

Published

on

Foto

Natuna, Kabarbatam.com – Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rodhial Huda, mengikuti kegiatan Pelatihan Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan’ Zona-3 Natuna-Anambas yang digelar selama dua hari secara zoom mulai, Senin, 27 September 2021.

Pada sambutan pembukanya Rodhial, menyampaikan bahwa Natuna adalah pagar laut Nusantara Indonesia, jika Natuna kuat maka Indonesia juga akan menjadi semakin kuat.

“Rekan-rekan jurnalis memang harus memahami baik secara ideologi, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan ekonomi. Kita tidak bisa hanya memahami laut dari satu sisi, resource (sumber daya) saja tetapi harus melihat laut secara menyeluruh,” tegas Rodhial.

Rodhial menjelaskan wilayah Natuna yang merupakan 99 persen terdiri dari laut itu, ada kontradiksi bertentangan dengan keadaan di lapangan. Dimana sebuah kabupaten yang memiliki laut sangat luas, tetapi dalam UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, kabupaten tidak punya kewenangan di laut. Sehingga kabupaten tidak bisa bicara lebih, tentang kewenangan tersebut.

“Bukan berarti karena tidak punya kewenangan di laut, maka kami tidak bicara tentang laut. Kami bicara tentang laut pada kondisi pemanfaataan. Bahwa laut yang luas itu bagaimana agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Natuna. Meskipun Kabupaten Natuna tidak punya kewenangan di laut. Sehingga tidak ada problem, bahwa kami tidak punya kewenangan di laut, kami tidak mengurus laut,” jelas Rodhial.

Foto

Rodhial juga mengakui secara kewenangan penegakan hukum dan pengaturan memang Kabupaten Natuna tidak punya kewenangan, tetapi memanfaatkannya tentu saja Natuna bisa.

“Itu Vietnam, dan China yang hari ini melakukan ilegal fishing mereka tidak punya sama sekali kewenangan di laut itu. Tetapi mereka lah para pemanfaat laut itu sesungguhnya. Dan hari ini mereka lah yang berkeliaran, yang kita anggap melakukan pencurian ikan dan segala macam,” cetus Rodhial.

Rodhial menegaskan, jika Natuna dan Indonesia tidak bisa memanfaatkan laut tersebut, maka mereka (negara luar-red) lah yang akan lebih banyak mengeksploitasi hasil laut dimaksud.

“Kami masyarakat Natuna memang punya keterbatasan untuk mengawal pelaut, mengawal potensi maritim itu, karena memang keterbatasan tadi. Tapi kami bisa menggunakan perpanjangan tangan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengawal laut itu, dan mengawal kami memanfaatkan potensi itu,” pungkasnya.

Kondisi saat ini lanjut Rodhial, memang sumber daya manusia, sumber daya alat tangkap, sumber daya alat transfortasi di laut masih minim. Oleh karenanya, pemerintah pusat harus bisa memberdayakan masyarakat lokal, terutama keberadaan nelayan-nelayan Natuna untuk memenuhi laut tersebut.

“Perlu kami sampaikan, ada prinsip di laut sesungguhnya yang perlu kita pahami bahwa orang di laut itu, dia tidak berpikir secara de jure ini laut siapa. 12 mil milik siapa, 200 mil milik siapa. Tetapi orang lebih berpikir bagaimana bisa memanfaatkan laut itu, sehingga ada prinsip menganggap laut itu tidak ada pemiliknya,” ungkap Rodhial. (Ifan)

Advertisement

Trending