Sekwan Minta Maaf ke Huzrin Hood, Hamidi: Ke Depan Kami Prioritaskan

Tanjungpinang, Kabarbatam.com– Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Kepulauan Riau, Hamidi, mengutarakan permohonan maafnya atas kejadian tak menyenangkan yang diterima Huzrin Hood, tokoh pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, saat pelantikan Anggota DPRD Kepri, Senin (9/9/2019).
“Kami ingin menyampaikan bahwa, kami tak ada maksud untuk melecehkan Pak Huzrin Hood ketika acara pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kepri,” kata Hamidi, Jumat (13/9/2019) pagi.
Ia mengungkapkan, pada acara pelantikan memang keterbatasan dari panitia dan tamu undangan yang kurang lebih 1.000 orang membuat hal itu bisa terjadi.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Huzrin. Ke depan, kami tidak akan mengulanginya lagi. Dan Pak Huzrin Hood menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Saat acara pelantikan akan berlangsung, sambung Hamidi, pihaknya juga mengatur kursi untuk DPD RI, DPR RI, dan pejabat pusat lainnya, sehingga kesalahan itu bisa terjadi ketika pelantikan DPRD Kepri.
“Intinya kami mohon maaf kepada Pak Huzrin, ke depan saat acara HUT Provinsi Kepri kami prioritaskan beliau. Kami tidak ada maksud seperti itu,” terang Hamidi.
Sebelumnya Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Huzrin Hood mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari protokol Setwan saat menghadiri pelantikan DPRD Kepri, Senin (9/9/2019) lalu.
Huzrin menuturkan, awal kejadian ketika ia hendak duduk saat menghadiri acara pelantikan anggota DPRD Kepri periode 2019-2024 di Kantor DPRD Provinsi Kepri, di Dompak.
Dia mengaku sejak awal memang diundang di tribun C dan D oleh Setwan Kepri. Menurutnya hal itu tidak biasa. Karena biasanya dia mendapatkan tempat di tribun A. Dia pun mengaku sudah memberitahu ke protokol.
“Jadi saya sama rombongan Gubernur dan lainnya VVIP ke (tribun) A. Rupanya kursi saya tidak ada. Di sana, saya digiring beberapa protokol ke tribun D. Itu pun saya lihat kursinya dipasang baru,” katanya, Rabu (11/09/2019).
Perlakuan tersebut, menurutnya, tidak seharusnya diterimanya. “Saya merasa ini satu pelecehan,” katanya. Memang menurut protokol, kata Huzrin, tidak hanya dia saja yang di tribun D namun juga LAM, MUI dan lain-lain. Namun Huzrin justru bertanya kenapa Danlantamal dan Kapolda tidak berani dipindahkan?
“Tanpa ada BP3KR, tak ada Gubernur dan jajarannya. Ini yang kawan-kawan pejuang tidak menerimanya,” katanya. (aan/kds)