SF Hariyanto: Pemprov Riau Siap Amankan Kedaulatan di Perbatasan

Bogor, Kabarbatam.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar. Komitmen ini disampaikan Plt Gubernur usai menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025.

Rakorendal ini digelar di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025). Merupakan forum penting yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman.

Kegiatan tersebut berfokus pada penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa Riau, sebagai bagian dari keanggotaan BNPP, akan segera mengoordinasikan dan mensinergikan program serta kegiatan daerah dengan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau,” ujar SF Hariyanto.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut memperkuat narasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Rakorendal ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan kawasan terdepan.

“Dengan pelaksanaan Rakor ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Mendagri.

Adapun arah pembangunan perbatasan tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai sektor. Meliputi sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mendorong percepatan kemajuan di kawasan perbatasan negara. Di samping perencanaan, Rakorendal juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi. Kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan semakin kuat.

Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut mengevaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025, memetakan persoalan di lapangan, dan merumuskan langkah optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.

“Jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” jelas Makhruzi Rahman.

Dalam kegiatan ini, Plt Gubernur Riau didampingi oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, antara lain Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, menunjukkan keseriusan Riau dalam menyambut program pembangunan perbatasan pusat.(*)