Terhimpit Utang Rp180 Miliar: Rasionalisasi Belanja Pegawai Pemkab Natuna Belum Direalisasi, Wan Siswandi Lepas Tangan?

Natuna, Kabarbatam.com – Rasionalisasi belanja pegawai di lingkungan Pemkab Natuna, hingga kini belum direalisasikan. Padahal rasionalisasi sudah dibahas, sejak muncul beban utang belanja sebesar Rp180 miliar pada November 2024 lalu.

Lalu kenapa belum dilaksanakan pemerintah daerah? Padahal masih jadi tanggungjawab di masa transisi Bupati saat ini. Selentingan terdengar kabar, Bupati Natuna Wan Siswandi belum menandatangi rasionalisasi dampak utang tersebut, disertai Inpres No 1 tahun 2025 dan KMK No 29 tahun 2025 terkait efisiensi belanja pemerintah daerah.

Menurut tokoh akademisi di Natuna, Umar Natuna bahwa sejak munculnya utang sebesar Rp 180 miliar pada belanja daerah tahun 2024 lalu, adalah tanggungjawab kepala daerah saat ini. Sementara kepala daerah yang baru dapat melanjutkan rasionalisasi tersebut.

“Rasionalisasi wajib dilakukan pemerintah daerah. Dan itu tanggungjawab Bupati sekarang. Bupati yang baru dilantik nanti hanya menjalankan,” kata Umar Natuna, Selasa (18/2).

Menurut Umar, rasionalisasi belanja pegawai di lingkungan Pemkab Natuna semestinya sudah final. Karena rasionalisasi sudah berjalan. Hal ini tentu untuk memberikan kepastian dan penyesuaian pendapatan daerah.

“Kalau tidak dilakukan rasionalisasi, nanti bayarnya dari mana? Tak mungkin utang. Selain itu, rasionalisasi untuk menjalankan kegiatan lain, terutama pelayanan publik,” ujarnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah daerah sudah merumahkan sebanyak 280 pegawai non ASN. Di satu sisi pemerintah daerah belum mengesahkan rasionalisasi belanja pegawai.

Sementara Sekda Natuna Boy Wijanarko beralasan, rasionalisasi belanja pegawai belum final, termasuk pengurangan tunjangan penghasilan ASN. Namun terdengar kabar, disebabkan Bupati Natuna Wan Siswandi belum menandatangi rasionalisasi tersebut.

Meski sebelumnya Bupati masih menyempatkan melantik sejumlah pejabat daerah di lingkungan Pemkab Natuna. (Man)