Wagub Nyanyang Hadiri Paripurna DPRD Terkait Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri Tahun 2025

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi DPRD Kepri Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri tahun anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri Dompak, Jum’at (22/8).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar ini juga di hadiri Wakil Ketua III DPRD Kepri H. Bachtiar dan Anggota DPRD Kepri yang hadir serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Wagub Nyanyang Haris Pratamura.

Dalam penyampaiannya, Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Capt. Luther Jansen mengatakan bahwa seluruh Fraksi Partai Gerindra DPRD Kepri mendukung dan mendorong percepatan pembahasan kelanjutan Nota Keuangan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri tahun 2025.

“Secara prinsipnya kami menyetujui nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan Kepri tahun 2025 untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan pembahasan selanjutnya, ” jelas Capt. Luther Jansen.

Sama halnya dengan Fraksi Gerindra, Juru Bicara Fraksi Nasdem H. Suhadi mengatakan bahwa seluruh fraksi Nasdem menyetujui pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Kepri tahun 2025.

“Seluruh Fraksi Nasdem menyetujui dan mendorong percepatan pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan tahun 2025 untuk dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), ” ujar H Suhadi.

Tak hanya kedua Fraksi tersebut, seluruh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri juga mengatakan menyetujui Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kepri tahun 2025 ini.

Untuk selanjutnya, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan Rapat Paripurna dengan pembahasan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umumum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentnag Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Kepri tahun 2025. (*)