Wagub Nyanyang Haris Minta APVA Kepri Jaga Stabilitas Transaksi Valas di Wilayah Perbatasan

Batam, Kabarbatam.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Asosiasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Provinsi Kepri Masa Bakti 2026–2030, Sabtu (10/1/2026).

Acara yang bertempat di Orchid Room, Hotel Sahid Vanilla Nagoya, Kota Batam ini mengusung tema “APVA Sinergi dalam Membangun Perekonomian Kepri” dan dihadiri Ketua Umum APVA Indonesia Dato’ Paulus Amat Tantoso, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Ardhihienus, Ketua APVA Kepri Rudy Tan, serta Kadisnaker Provinsi Kepri.

Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menegaskan posisi strategis Kepri sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sekaligus pintu gerbang perekonomian nasional.

“Aktivitas perdagangan internasional, pariwisata, dan investasi yang sangat tinggi di Kepri menjadikan peran jasa penukaran valuta asing sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi ekonomi di wilayah ini,” ujar Nyanyang.

Ia berharap APVA Provinsi Kepri tidak sekadar menjadi wadah organisasi, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi keuangan.

“Musda kali ini menjadi forum penting untuk evaluasi organisasi, konsolidasi, serta merumuskan program kerja yang responsif. Semoga terpilih pengurus yang amanah, profesional, dan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, kepatuhan regulasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kepri,” harapnya.

Pemerintah Provinsi Kepri, lanjut Nyanyang, berkomitmen terus mendukung penguatan sektor jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha harus terus diperkuat.

Di akhir sambutan, atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terus menjaga iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing di Kepulauan Riau. (Fik)