Dua Pejabat Bintan Diperiksa KPK terkait Kasus Pengaturan Barang Kena Cukai

Bintan, Kabarbatam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kamis (25/2/2021) pagi.

Pemeriksaan digelar di Ruang Balai Antan Seludang Polres Tanjungpinang. Dua orang pejabat, tersebut, masing-masing; Edi Pribadi sebagai Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Mardiah selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bintan.

Edi tiba dan masuk ke ruangan Balai Antam Seludang Mapolres sekitar pukup 10.00 WIB. Sekitar lima menit berselang, Mardiah menyusul. Dua pejabat yang diperiksa tersebut, istirahat sekitar pukul 12.30 untuk salat Zuhur di Musala Polres setelah itu dilanjutkan pemeriksaan.

Mereka mulai diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai sekitar pukul 14.00 WiIB.

Usai diperiksa Edi langsung keluar dari pintu samping sembari berlari menghindari awak media yang telah menunggu dan langsung memasuki mobil dinasnya Inova warna Silver dengan nomor polisi BP 34 B dan meninggalkan Polres Tanjungpinang.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK tersebut terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan.

“Benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Dia belum bisa menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Dia juga mengatakan, bahwa pihaknya akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi kepada publik. (Aan)