Cen Sui Lan Minta Kapolda Usut Dugaan Nepotisme Lelang Proyek APBN Kementerian PUPR di Kepri

Jakarta, Kabarbatam.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kepri Cen Sui Lan meminta Kapolda dan Kajati Kepri mengusut proses lelang proyek-proyek APBN Kementerian PUPR, di Provinsi Kepulauan Riau.

Cen Sui Lan menduga ada unsur nepotisme dalam pemenangan lelang proyek Kementerian PUPR di Kepri, yang tidak berpihak kepada pengusaha lokal.

Cen Sui Lan juga meminta agar Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kepri yang juga kepala lelang proyek-proyek Kementerian PUPR yang diprogramkan untuk Provinsi Kepri dan Pokja yang mengatur lelang, untuk segera dipindahkan dari Provinsi Kepri. Karena, dalam proses lelang, BP2JK tidak berpihak kepada pengusaha lokal (Kepri).

“Justru lebih memprioritaskan kepentingan kelompok yang tak jelas, dan merusak pembangunan di Kepri,” ungkapnya.

Cen Sui Lan meradang, ketika BP2JK memutuskan, pengusaha dan perusahaan antah berantah yang tak jelas justru yang dimenangkan.

“Itu sama saja melawan Kebijakan yang sudah diputuskan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Sebelumnya Menteri PUPR memutuskan, apabila ada penawaran di bawah pagu 80 persen, dibatalkan dan ditarik ke pusat (Kementerian PUPR.” tegasnya.

“Itu pernyataan resmi menteri dalam Raker sebelumnya,” tambah Cen Sui Lan, dilansir dari suaraserumpun.com.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mendengarkan pengaduan Cen Sui Lan tentang lelang proyek yang dilakukan BP2JK Kepri, pada saat RDP Komisi V DPR RI, Selasa (30/3/2021).

Hal ini, sambung politisi Golkar ini, juga sudah ia sampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konsruksi Kementerian PUPR di Komisi V DPR RI, Selasa (30/3/2021) lalu.

Cen Sui Lan akan menggunakan hak konstitusional sebagai Anggota DPR RI untuk meminta aparat penegak hukum, Kapolda Kepri dan Kajati Kepri, untuk masuk ke ranah tersebut.

“Biar tujuan kita membangun daerah kita ini, bisa tercapai. Jangan digerototi dan ditunggangin oleh kepentingan sesaat. Kalau perusahaan dari luar Kepri yang dimenangkan, tentu ini sangat tidak menguntungkan daerah Kepri.” tegas dia lagi.

Selain dana yang dikucurkan tidak berputar di Kepri, lanjut Cen Sui Lan, proses lelang yang dilakukan BP2JK Kepri ini sangat merugikan pembangunan di Kepri. Dan lagi pula, pemenang proyek Kementerian PUPR dari luar itu, disinyalir bakal menjual proyek tersebut kepada pengusaha daerah.

“Ini kan merusak sistem proses pembangunan di Kepri. Makanya saya minta aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini,” tegas legislator dari Fraksi Golkar ini.

Cen Sui Lan geram, ketika sudah berjuang berdarah-darah untuk menggelontorkan dana APBN melalui Kementerian PUPR yang hampir Rp1 triliun untuk pembangunan Kepri, justru dirusak oleh segelintir oknum.

“Jadi, sekali lagi saya minta pihak aparat penegak hukum untuk turun dan masuk ke proses lelang-lelang proyek APBN Kementerian PUPR di Provinsi Kepri. Biar tuntas. Dan tujuan kita membangun Kepri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri bisa terwujud,” jelasnya.

Cen Sui Lan merasa ada kejanggalan, ketika ada perusahaan dari Tulung Agung, Jawa Timur yang memenangkan tender di Provinsi Kepri. Padahal, proyek Kementerian PUPR di Kepri itu, hanya membangun sekolah.

“Apa enggak ada pengusaha di Kepri ini yang bisa membangun sekolah? Kan ironis dengan proses lelang BP2Jk di Kepri ini,” tuturnya.

Dari hasil RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI, Cen Sui Lan sudah sepakat dengan pimpinan Komisi V DPR RI, untuk melakukan kunjungan spesifik dan pengawasan ke BP2JK Provinsi Kepri.

“Pak Lazarus sudah sampaikan ke saya. Katanya, Bu Cen kita adakan kunjungan spesifik (Kunsfik) ke Kepri atau ke Batam. Tepatnya ke Kantor BP2JK di Batam,” kata Cen Sui Lan menambahkan. (*)