Komisi IV DPRD Batam Minta PT. SMOE Indonesia Transparan soal Salinan Kontrak Kerja

Batam, Kabarbatam.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho menyayangkan sikap managemen PT. SMOE Indonesia yang tidak pernah memberikan salinan kontrak kepada pekerja sejak 2001 silam.

Tumbur M Sihaloho menegaskan agar hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pekerja bisa segera diselesaikan, sehingga persoalan terkait salinan kontrak kerja tidak merugikan pihak pekerja, terlebih hal ini sudah berlangsung lama.

“Kami dari Komisi IV DPRD Batam sempat melakukan inspeksi mendadak ke PT SMOE Indonesia, namun dokumen yang kami minta untuk dicek tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Hal ini kita sesalkan,” sesal Tumbur, Sabtu (19/2/2022).

Diakui Tumbur bahwa dokumen yang diminta Komisi IV DPRD Batam terkait kontrak kerja sekitar 6.000 pekerja mereka dinilai bermasalah. Sehingga wacana yang berkembang dan sikap perusahaan yang tidak memberikan dokumen memunculkan persepsi yang aneh.

“Sempat kami tunggu dokumen itu, namun tak pernah diberikan. Bahkan saat kami sidak juga tak diberikan,” ujarnya. Sebelumnya, Komisi IV DRPD Batam juga melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak PT SMOE Indonesia, Kamis (17/2/2022) lalu, dengan agenda persoalan kontrak para pekerja.

Ketua komisi IV DPRD Batam, Ides Madri mengatakan, pihak perusahaan seharusnya memberikan salinan kontrak kepada pekerja. Hal ini berlaku secara otomatis saat penandatanganan kontrak.

“Harusnya pihak penerima dan pemberi kerja memegang kontrak kerja,” ujar Ides. Menurutnya sangat disayangkan perusahaan sebesar PT SMOE Indonesia tidak pernah memberikan salinan kontrak kepada pekerja. Hal itu berdampak pada pencatatan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). “Jadi pihak Disnaker tidak ada data, berapa karyawan yang di-PHK, maupun yang bekerja. Tolong tidak terjadi lagi,” tegasnya. (rom)