Genjot Investasi, Rapimprov Kadin Kepri Undang Kepala Daerah Sikapi Regulasi dan Perizinan Mahal

Batam, Kabarbatam.com – Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau, Akhmad Ma’ruf Maulana turut

hadir dalam audiensi dan koordinasi tindak lanjut MoU BNPP Bersama KADIN Pusat Dalam Membangun Kekuatan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (27/5) di Kantor Kadin Kota Batam.

Pada kesempatan ini, Akhmad Mar’ruf Maulana selaku Ketua Kadin Kepri kembali menyingung terkait
regulasi investasi di Kepri yang dirasa memberatkan para investor yang ingin berinvestasi di Kepri.

“Sekali lagi saya tekankan, untuk saat ini gairah investasi dari para investor asing di Kepri sangat lemah. Selain perihal regulasi dan perizinan yang dirasa sangat memberatkan para investor, hal ini juga dikarenakan tingginya biaya (cost) dalam pengurusan perizinan terkait investasi,” ujar Ma’ruf.

“Untuk perizinan saja selain banyak yang perlu diurus, biayanya juga tinggi. Mulai dari perizinan lingkungan yang didalamnya mencakup AMDAL dan ANDALALIN jika dibangun disekitar jalan dengan status jalan nasional, UKL-UPL, Izin Mendirikan Banguna (IMB),” Jelas Ma’ruf terkait apa saja perizinan
yang dirasa memberatkan para investor.

Menurut Ma’ruf, saat ini harusnya kita bergerak cepat terkait regulasi perizinan ini. Agar investor dapat segera menjalankan usahanya dan tentunya akan berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan di Kepri, khususnya pasca pandemi Covid-19.

“Intinya kami Kadin Kepri mengajak semua pengambil kebijakan untuk sama sama membahas lebih lanjut terkaitr egulasi ini. Kalo bisa semua pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kepri kita berikanp elayanan yang baik, perizinan yang tidak berbelit-belit dan tentunya dengan biaya yang murah,” ucap Ma’ruf.

Terkait regulasi perizinan yang berbelit-belit dan memakan biaya yang tinggi, akhirnya Kadin Kepri membuat suatu program yang dirasa dapat memudahkan para investor untuk berinvestasi di Kepri melalui Program BBK Murah.

Dimana program ini akan memberikan fasilitas berupa, gratis (free) sewa
lahan selama 5 tahun dan terkait pengurusan perizinan (AMDAL, ANDALALIN, UKL_UPL, IMB) juga
akan di akomodir pengurusannya.

“Saat ini kami Kadin Kepri memiliki Program BBK Murah yang kami rasa sangat membantu untuk menarik investor masuk ke Kepri. Melalui Program BBK Murah ini, Kadin Kepri akan memberikan sewa lahan gratis kepada investor yang masuk ke Kepri selama 5 tahun. Tidak hanya itu, perihal perizinan juga akan kita support,” tutur Ma’ruf.

Ma’ruf merasa seharusnya instansi pemerintahan yang membuat terobosan ini. Tetapi faktanya tidak, malah pemerintah daerah, baik Pemrov, Pemko, Pemkab yang membuat dan mematok biaya tinggi atas regulasi tersebut.

Lebih lanjut Ma’ruf mengundang seluruh pengambil kebijakan (kepala daerah) yang terkait dengan hal perizinan ini, baik Pemprov,
Pemko, serta Pemkab se-Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov)
Kadin Kepri yang direncanakan pada Senin (30/5) di Hotel Vista, Kota Batam.

“insya Allah, kami Kadin Kepri akan mengadakan Rapimprov di hari Senin nanti, saya turut mengundang seluruh kepala daerah terkait untuk menghadiri acara ini. Mulai dari Gubernur, Walikota dan Bupati se-Provinsi Kepri. Ayok kita duduk satu meja untuk membahas hal ini dengan tujuan agar investasi di Kepri lebih murah dan mudah,” tutur Ma’ruf.

“Intinya kami melakukan ini semua bukan sekedar untuk mencari keuntungan saja, tetapi untuk membangkitkan perekonomian daerah kita. Dengan adanya Program BBK Murah serta kegiatan Rapimprov yang akan kita adakan nanti. Kami KADIN Kepri merasa memeiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Kepri. Oleh sebab itu, kami
membuat suatu program yang dirasa dapat mengoptimalkan nilai investasi di Kepri pasca pandemi Covid-19. Terkait untung rugi kita lihat nanti di akhir saja,” tutup Ma’ruf. (*)