Bea Cukai Batam Musnahkan Puluhan Ribu Barang Ilegal Hasil Penindakan 2015-2021

Batam, Kabarbatam.com – Bea Cukai Batam musnahankan puluhan ribuan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Barang-barang ilegal ini, merupakan berasal dari barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dan Barang yang Dikuasai Negara (BDN) yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam

“BMN yang dimusnahkan merupakan barang yang dilarang dan dibatasi serta barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali,” ungkap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Susila Brata, Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Rabu,(16/6/2021).

Susila menjelaskan, pemusnahan ini dalam rangka menyelesaikan peruntukan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Pasal 33 (d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 178/PMK.04/2019.

“Pasal 33 PMK 178 Tahun 2019 mengatur bahwa BMN dimusnahkan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, tidak mempunyai nilai ekonomis, dilarang diekspor atau diimpor dan/atau berdasarkan peraturan perundang undangan harus dimusnahkan,” jelas Susila.

Barang yang dimusnahkan meliputi:
1. Air zam-zam sebanyak 2.607 botol;

2. Kayu sebanyak 26.584 batang;
3. Barang kena cukai berupa hasil tembakau berbagai jenis dan merek sebanyak 86.402 batang/pcs;
4. Kasur/matras/tilam sebanyak 438 pcs;
5. Kebutuhan pokok yang sudah tidak layak konsumsi (beras, beras ketan, gula, dll) sebanyak 2.700kg;

6. Karpet dan balpress (pakaian) sebanyak 74 pkg;
7. Barang lainnya yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
“Total perkiraan nilai barang sebesar Rp3,53 miliar dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp1,03 miliar,” terangnya.

Lanjut, Susila menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antar instansi terkait yang selalu berkomitmen untuk menjaga masyarakat dari peredaran barang ilegal yang dapat merusak kesehatan dan juga merugikan penerimaan negara. (Atok)