Cen Sui Lan Desak BPJS Benahi Klaim RSUD Natuna dan Kurangi Rujukan Pasien Keluar Daerah

Natuna, Kabarbatam.com – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menerima kunjungan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Rumah Dinas Bupati, Minggu (7/2).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menekankan perlunya perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang selama ini dinilai berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran daerah.

Rombongan BPJS Kesehatan dipimpin Ketua Dewan Pengawas Prof. Abdul Kadir bersama anggota Dewan Pengawas Iftida Yasar.

Pertemuan membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Natuna, terutama tingginya jumlah pasien rujukan ke rumah sakit luar daerah.

Cen Sui Lan menjelaskan, RSUD Natuna menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah daerah mengusulkan beberapa hal kepada BPJS Kesehatan.

Pertama, penyesuaian tarif tindakan medis atau pemberlakuan tarif khusus bagi daerah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna. Kedua, kasus yang telah ditangani RSUD Natuna diharapkan tetap dapat diklaim tanpa terkendala klasifikasi rumah sakit, mengingat keterbatasan fasilitas rujukan.

“Banyak klaim rumah sakit masih tertunda karena harus diverifikasi ulang. Kondisi ini berkaitan dengan tingginya rujukan pasien keluar daerah,” kata Cen.

Pemkab Natuna juga meminta penempatan verifikator khusus BPJS untuk Natuna guna mempercepat proses klaim rumah sakit.

Selain persoalan klaim BPJS kesehatan, pemerintah daerah menyoroti keterbatasan tenaga kesehatan. Natuna masih kekurangan dokter dan tenaga medis, terutama di puskesmas pulau-pulau terluar.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mengusulkan program beasiswa pendidikan tenaga kesehatan serta meminta Kementerian Kesehatan mengirim tenaga medis melalui program Nusantara Sehat. Pemkab juga mengharapkan adanya diskresi kebijakan bagi daerah perbatasan terkait kekurangan dokter.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menjelaskan sebagian persoalan klaim berkaitan dengan sistem tarif INA-CBGs, proses coding tindakan medis, serta kelengkapan alat dan kompetensi tenaga medis.

Ia mengatakan BPJS akan meningkatkan koordinasi dengan RSUD Natuna, termasuk melalui verifikasi digital dan komunikasi daring, sehingga tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka.

“Klaim rumah sakit pada prinsipnya dibayarkan setiap bulan. Kami akan memperkuat koordinasi agar pemahaman prosedur klaim lebih jelas,” ujarnya.

Abdul Kadir juga menegaskan perhatian khusus diperlukan bagi daerah kepulauan dan pulau terluar, terutama terkait ketersediaan dokter spesialis dan tenaga kesehatan.

Pemerintah daerah berharap melalui pertemuan ini, sistem pelayanan kesehatan di Natuna dapat diperbaiki sehingga masyarakat tidak perlu lagi sering dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan medis. (Man)