Connect with us

Kepri

Dewan Ancam Walk Out, Meradang Gegara Sekwan Tak Bagikan Jawaban Pemprov Kepri dalam Paripurna

Published

on

Foto Dewan Ancam Walk Out, DPRD Kepri, kepri, Kepulauan Riau, Paripurna DPRD Kepri, Sekwan DPRD Batam, sekwan dprd kepri, Sekwan Tak Bagikan Jawaban Pemprov Kepri dalam Paripurna
Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LPP APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, Kamis (10/6/2021). (Foto: Batampos.id)

Tanjungpinang, Kabarbatan.com – Suasana berbeda tampak pada paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LPP APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kepri, Kamis (10/6/2021).

Paripurna yang baru saja dibuka itu mendadak dibanjiri interupsi oleh Anggota DPRD Kepri. Sorotan langsung dilayangkan pada kinerja Sekretariat Dewan. Gara-garanya, para Anggota Dewan tak memdapatkan hard copy jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kepri.

Tak hanya itu, interupsi dewan juga mengarah pada terlambatnya gaji dan pembayaran SPPD. Tak ayal, sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar terpaksa di skors.

Dalam paripurna DPRD Kepri tersebut, unsur Pemerintah Provinsi Kepri yang hadir yakni  Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina. Interupsi pertama dilayangkan oleh anggota DPRD Kepri dari PDI Perjuangan, Sahat Sianturi.

Ia mempertanyakan tidak adanya hard copy jawaban pemerintah yang dibagi kepada setiap dewan.

“Sebelum adanya copian jawaban dibagi, kita minta sidang ditunda terlebih dahulu,” ujar Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri tersebut. Pernyataan sama datang dari politisi PDI Perjuangan lainnya, Lis Darmansyah. Mantan Wako Tanjungpinang ini menyebut kejadian seperti ini sudah lebih dari sekali.

Interupsi di ruang paripurna juga dilayangkan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sirajuddin Nur. Ia bahkan dengan tegas meminta untuk diskor sampai copian tersebut dibagikan. Ditegaskannya, jawaban tersebut adalah jawaban pemerintah, bukan Gubernur. Dirinya sebagai wakil rakyat berhak untuk tahu.

Sirajuddin bahkan dengan tegas menyebut PKB akan Walk Out dari paripurna jika copyan jawaban pemerintah tak dibagikan kepada anggota Dewan.

“Kalau tidak juga diberikan, PKB akan melakukan perlawanan dan walk out dari paripurna ini,” tegas Sirajuddin. Berbeda dengan Politisi Partai Demokrat, selain menyinggung kinerja Sekwan, Surya Sardi juga memprotes terkait lambatnya pembayaran gaji dan SPPD.

Evaluasi Kinerja Sekwan

Politisi Hanura Uba Ingan Sigalingging juga angkat bicara. Ia dengan tegas menyoroti kinerja sekretariat dewan. Ia menilai, Sekwan tidak secara serius dan sungguh-sungguh melaksanakan fungsi dan tugasnya.

“Fungsi dan tugas Sekwan adalah untuk membantu dan menunjang kegiatan DPRD. Jika Sekretariat Dewan bermasalah, maka otomatis pekerjaan DPRD juga terhambat. Hingga saat ini, saya melihat bahwa Sekretaris DPRD Kepri sudah tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh,” tegasnya.

Hal ini patut menjadi perhatian Gubernur Kepri. Terkesan bahwa Anggota DPRD Kepri tersandera karena permasalahan yang terjadi di Sekretarian DPRD.

“Terutama yang menyangkut pemenuhan Hak-hak keuangan DPRD, Mulai dari gaji yang terlambat juga pembayaran SPPD yang terlambat hingga berbulan-bulan. Belum lagi Hak-hak DPRD lainnya,” tegas Uba.

Interupsi juga datang dari politisi senior Partai Golkar, Kamaruddin Ali justeru menuding kinerja Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamidi tidak becus dalam bekerja.

Legislator Komisi I DPRD Kepri tersebut menegaskan, kejadian hari ini (kelalaian dalam menyediakan jawaban pemerintah) adalah bentuk kinerja yang kurang baik. Menurutnya, jika memang tidak mampu sebaiknya mundur saja.

“Ini adalah kelalaian yang tidak bisa ditolerir, karena sudah lebih dari satu kali kejadiannya. Jika memang tidak sanggup, sebaiknya mundur saja,” tegas Kamaruddin.

Mantan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Lingga tersebut mengharapkan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat, termasuk Sekwan DPRD Kepri. Baginya, jawaban pemerintah adalah penting diketahui, bukan sebatas didengarkan.

“Kita duduk disini kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Makanya jawaban apapun yang diberikan pemerintah terhadap sesuai persoalan, secara tertulis penting kita pegang dan pelajari,” tegasnya lagi.

Setelah banjir intrupsi tersebut, pimpinan sidang memutuskan untuk menskor sidang selama 20 menit. Berselang beberapa menit setelah diskor, staf Sekretariat DPRD Kepri langsung membagikan kepada setiap dewan yang hadir diruang sidang paripurna. (*)

Advertisement
Bp Batam

Trending