DPRD Kota Batam Kaji Ranperda Terkait Perekturan Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan

Batam, Kabarbatam.com – DPRD Kota Batam sedang mengkaji untuk membuat aturan agar perusahaan-perusahaan di Batam mengutamakan pencari kerja lokal. Hal ini dilakukan lantaran DPRD Batam banyak mendapatkan aduan warga bahwa ada beberapa perusahaan sengaja merekrut tenaga kerja dari luar Kota Batam.

“Kondisi ini tentunya membuat pencari kerja lokal atau masyarakat tempatan sulit untuk mendapat pekerjaan, karena beberapa perusahaan merekrut tenaga kerja dari luar Batam,” ungkap Ketua Pansus Ranperda Penempatan Tenaga Kerja Kota Batam, Mochamat Mustofa, saat rapat di Gedung Serbaguna DPRD Batam.

Dalam Ranperda Penempatan Tenaga Kerja nantinya, DPRD Batam akan memberikan prioritas utama untuk para pencari kerja (pencaker) lokal atau tempatan untuk mendapat pekerjaan.

Rapat ini juga turut dihadiri oleh Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia (IPSM) yang anggotanya semua adalah para HRD se-Kota Batam. IPSM sendiri memiliki anggota sekitar 200 orang.

Ada beberapa klaster yang dibahas. Pertama syarat prasyarat kerja, kedua pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Ketiga Surat Persetujuan Penempatan (SPP) dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD.

Ia mencontohkan perihal syarat dan prasyarat lowongan pekerjaan.
Misalnya ada perusahaan yang membuat lowongan pekerjaan harus memiliki rekomendasi orang dalam. Lalu ada juga yang membuat tinggi badan dan batasan usia.

“Kami ingin mendapat masukkan dari IPSM. Contoh kenapa beberapa perusahaan melakukan SPP AKAD mendatangkan pekerja dari luar ke kota Batam. Apakah mereka tak ada kepercayaan dengan kota Batam untuk menyediakan SDM yang ada,” kata Mustofa.

Dalam hal ini IPSM sepakat berasama Tim Pansus aturan persyaratan lowongan pekerjaan yang akan dicantumkan sesuai dengan normatif saja. Agar kedepan tidak memiliki polemik.