Connect with us

Ekonomi

ESDM Usul Subsidi Solar Rp500 per Liter di 2022

Published

on

BBM

Kabarbatam.com Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) penugasan jenis solar sebesar Rp500 per liter untuk tahun depan.

“Dalam RAPBN 2022 diusulkan adanya subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp500 per liter sama dengan besaran 2021,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/8).

Dalam APBN 2021, volume solar dipatok sebesar 15,80 juta kiloliter dengan realisasi 8,56 juta kiloliter sampai paruh pertama tahun ini dengan outlook sebanyak 14,68 juta kiloliter.

Sementara itu, RAPBN 2022 pemerintah mengusulkan volume solar sebesar 15,10 juta kiloliter yang ditambah volume minyak tanah 0,48 juta kiloliter dengan nilai subsidi mencapai Rp11,3 triliun.

Arifin mengatakan perlu dukungan peningkatan peran dari BPH Migas, Pertamina, maupun pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui program digitalisasi atau pengawasan juga dilakukan di lapangan agar penyaluran minyak solar tepat sasaran.

Mulai tahun depan, pemerintah akan mengarahkan subsidi solar tidak lagi berbasis komoditas, tetapi berbasis orang.

Pergantian skema penyaluran subsidi tersebut dilakukan agar tepat sasaran mengingat selama ini pemberian subsidi kerap tidak tepat sasaran karena data tidak akurat.

Dana yang berhasil dihemat dari efisiensi subsidi itu akan dipakai untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

Selain itu, Kementerian ESDM juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp5,03 triliun pada tahun depan. Angka itu naik 4,57 persen dari alokasi 2021 yang sebesar Rp4,81 triliun.

Arifin Tasrif mengungkapkan mayoritas dana akan dialokasikan untuk belanja barang, yakni Rp2,95 triliun atau 58,8 persen dari total yang diusulkan. Kemudian, 23,1 persen atau Rp1,16 triliun digunakan untuk belanja modal.

“Belanja pegawai 18,1 persen atau Rp914 miliar,” kata Arifin dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (26/8).

Jika dilihat dari segi pemanfaatannya, Arifin mengatakan mayoritas dana sebesar 41,7 persen atau Rp2,09 triliun digunakan untuk infrastruktur dan survei. Lalu, 40,6 persen atau Rp2,04 triliun digunakan untuk operasional dan pelayanan internal, serta 17,7 persen atau Rp891 miliar untuk publik non fisik.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian ESDM dipangkas empat kali tahun ini. Semula, anggaran yang ditetapkan mencapai RP7 triliun.

Namun, angkanya dipangkas menjadi sebesar Rp5,89 triliun. Lalu, anggaran kembali dipangkas menjadi Rp5,86 triliun.

Selanjutnya, pemerintah kembali mengurangi anggaran Kementerian ESDM menjadi Rp5,36 triliun. Terakhir, anggaran dipangkas menjadi Rp4,81 triliun.

Hal ini mempengaruhi struktur belanja di Kementerian ESDM secara keseluruhan. Arifin menyebut anggaran pelayanan publik menjadi hanya Rp945,38 miliar setelah dipangkas sebanyak empat kali.

Lalu, anggaran pelayanan internal kementerian/lembaga (k/l) menjadi Rp656,24 miliar, infrastruktur dan survei sumber daya manusia (SDA) menjadi Rp1,78 triliun, serta belanja operasional menjadi Rp1,43 triliun.

“Pengurangan berpedoman pada refocusing Kementerian Keuangan,” pungkas Arifin.(*)

Advertisement

Trending