Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal, Visi Ciptakan Masyarakat Mandiri Masih Belum Jelas

Natuna, Kabarbatan.com – Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan visi rencana pembangunan jangka panjang daerah, Natuna maju berkeadilan. Yang artinya Natuna yang maju, berdaya saing, sejahtera mandiri dan berkelanjutan, dalam Musrenbang RPJPD di ballroom Jelita Sejuba, Kamis(25/4) kemarin.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Derah (BP3D) Kabupaten Natuna Moestafa mengatakan, pokok visi Natuna selama 20 tahun ke depan adalah pembangunan Kabupaten yang maju dengan pengelolaan sumberdaya daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Visi tersebut melanjutkan visi sebelumnya, masyarakat adil dan sejahtera (MAS) 2005-2025.

Dikatakan Moestafa, beberapa indikator yang ditetapkan dalam visi Natuna masyarakat adil dan sejahtera tahun 2005-2025 secara umum telah tercapai. Dan menjadi evaluasi untuk rencana jangka panjang 2025-2045 mendatang.

Indikator yang mendukung tercapainya visi RPJPDD tersebut diantaranya indeks pembangunan manusia, tercatat berada di posisi ke 4 atau 47,21 persen. Selain itu terdapat indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

“Memang secara umum visi Natuna 2005-2025 tercapai. Termasuk indeks ekonomi yang fluktuatif selama 20 tahun ini,” ujar Moestafa.

Indikator lainnya sambung Moestafa, adalah tingkat kemiskinan. Serta indek gini tentang pemerataan dan ketimpangan pembangunan berada di posisi ke 4 di Kepri atau 2,295 persen. Indikator pendukung lainnya adalah angka pengangguran di Natuna berada diposisi ke 3, atau 4,05 persen.

“Dalam penentuan target pencapaian indikator jangka panjang ke depannya tentu akan mengacu pada target pemerintah pusat dan provinsi. Misalnya target kemiskinan dan pengangguran, akan akan keroyokan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” ujarnya.

Moestafa mengatakan, substansi permasalahan pembangunan jangka panjang di Natuna adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan mewujudkan masyarakat yang mandiri. Tidak hanya itu, belum meratanya infrastruktur yang berkualitas.

“Persoalan lainnya adalah belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Belum terwujud tata kelola pemerintahanan yang baik dan tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi” jelasnya. (Man)