Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto Terima Kunjungan Audiensi KPPI Batam

Batam, Kabarbatam.com – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menerima audiensi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Batam, di ruang kerjanya, Rabu (6/4/2022).

Kunjungan Ketua dan Pengurus KPPI Kota Batam dalam rangka silaturahmi dengan FKPD Pemerintah Kota Batam. Agenda ini sudah dijalankan oleh KPPI Batam sejak awal 2022 lalu.

Ketua KPPI Kota Batam, Ernawati, mengatakan, sejak bulan Januari 2022 ini pihaknya sudah melaksanakan roadshow ke instansi-instansi pemerintah. Tujuannya, selain silaturahmi, meminta dukungan dari para pimpinan kepala daerah, DPRD, serta kepolisian terhadap program-program KPPI Batam.

“Sekadar diketahui, KPPI Batam telah melantik pengurus baru pada Desember 2021,” ujar Ernawati, yang akrab disapa Erna. Ia menuturkan, KPPI Batam dibentuk sejak 2004. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah bagi para kader perempuan di Batam untuk belajar dan mempersiapkan diri di bidang politik.

Dikatakan Erna bahwa, keanggotaan KPPI Batam kini berkisar 38 orang yang tergabung dari 14 partai politik, antara lain; PDI Perjuangan, NasDem, Partai Golkar, PPP, PKB, PSI, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, Perindo, Partai Gelora, Partai Ummat, dan PAN.

Erna menambahkan, salah satu bentuk dukungan DPRD Batam telah dirasakan oleh KPPI Batam, yakni keleluasaan menggunakan Ruang Rapat Serbaguna DPRD Batam untuk rapat KPPI Batam. “Kami kalau rapat selalu di Ruang Serbaguna DPRD Batam. Ini adalah salah satu bentuk dukungan dari DPRD Batam kepada kami,” ungkap Erna.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyambut baik adanya wadah bagi perempuan politik di Batam, seperti KPPI Batam. Ia berharap KPPI Batam menjadi wadah pendidikan politik bagi kader parpol, khususnya perempuan di Batam.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur, peminat dari golongan perempuan di kancah politik sangat besar. Dari segi kualitas dan kuantitas, juga tidak kalah dari laki-laki. Namun, keterpilihan calon perempuan dalam tampuk kepemimpinan masih bisa dihitung jari.

“Pemerintah sudah mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satunya dengan menetapkan kuota pencalonan politik untuk perempuan minimal 30 persen,” ujar Nuryanto. (wan)