Menuai Kritik dan Apresiasi di Paripurna Ranperda, Wakil Bupati Karimun: Semuanya Membangun

Karimun, Kabarbatam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menuai kritikan oleh sejumlah fraksi Partai di DPRD Kabupaten Karimun.
Bertempat di Gedung Balai Rong Sri DPRD Karimun, Selasa (30/6/2020). Kritikan tersebut disampaikan saat rapat paripurna penyampaian Bupati Karimun terhadap Laporan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
Salah satu kritikan diantaranya datang Fraksi Hanura kepada Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, yang mewakili Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam rapat paripurna tersebut.
Lewat Ady Hermawan, Fraksi Hanura menyampaikan kritikannya mengenai pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
“Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 43,86% dari Rp5,6 miliar hanya didapat Rp2,4 miliar oleh BUMD” Katanya
Selain itu, Fraksi Hanura juga menilai bahwa para direktur BUMD tersebut kinerjanya kurang maksimal.
“Dalam hearing, para direktur BUMD selalu mengatakan bisa memenuhi target sekian dan sekian, tapi pada kenyatannya tidak memenuhi target , jika terus seperti ini sebaiknya direktur tersebut diganti saja, pilih yang berkompetens saja,” ujar Ady Hermawan.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyampaikan kritiknya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun yang tidak mencapai target.
“Terhadap PAD Karimun yang semula targetnya Rp396 miliar, terealisasi hanya Rp356 miliar, maka tidak mencapai target sebesar Rp 39,5 miliar,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Efrizal.
Atas hal tersebut, Fraksi Gerindra mengharapkan agar Bupati Karimun memberikan sanksi kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target.
“Sanksi OPD yang tidak mencapai target dan beri reward (penghargaan) kepada OPD yang mencapai target demi mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang di raih,” ungkapnya.
Namun, tidak hanya kritik. Pemkab Karimun juga mendapat apresiasi dari sejumlah fraksi di paripurna tersebut mengenai pencapaian Pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target dari Rp269 miliar, terealisasi sebesar Rp276 miliar atau 102,52% melebihi target sebesar Rp6, 7 miliar.
Tak hanya itu, Pemkab Karimun juga menuai apresiasi karena kembali berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKP) pada tahun anggaran 2019 ke- delapan kalinya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasim mengatakan, bahwa semua kritikan yang diberi oleh sejumlah fraksi tersebut adalah kritik yang membangun.
“Tanggapan fraksi itu adalah kritik yang membangun, artinya mereka melihat dengan pemikiran yang baik untuk menyampaikan bahwa masih ada yang kurang,” kata Anwar Hasyim.
Ia mencontohkan, seperti kritikan dari Fraksi Hanura tentang kinerja BUMD yang dinilai kurang.
“Kritik yang sangat membangun sekali, seperti bagaimana meningkatkan PAD melalui BUMD, itu kita dukung apabila BUMD tidak ada upaya, Komisi II DPRD Karimun bisa memanggil mereka untuk bagaimana apa langkah yang akan dibuat,” tutupnya. (Gik)