Merasa Diabaikan dalam PPDB, FKKS Swasta di Batam Lapor Ombudsman

Batam, Kabarbatam.com– Forum Komunikasi Kepala Sekolah  (FKKS) Swasta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi PPDB Tahun 2019 sekolah swasta se-Kota Batam, di Golden View Hotel, Batam, pada Rabu (24/7/2019).
Rakor tersebut dipimpin oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah  (FKKS) Swasta Kepulauan Riau,  Bambang Royadi sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Penerbangan Nasional Batam, serta dihadiri oleh seluruh Kepala Yayasan dan Kepala Sekolah Swasta dari tingkat TK-SD-SMP-SMA-SMK dan MA yang ada di Batam.
“Dalam Rakor yang dihadiri seluruh kepala sekolah dan kepala yayasan ini menyampaikan terkait sedikitnya jumlah siswa pada penerimaan di sekolah swasta, dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah untuk penambahan kelas baru di Sekolah Negeri,” ungkap Bambang.
Saat ini sekolah swasta di Kota Batam mengalami banyak kekurangan siswa nya. Bahkan ada satu sekolah yang hanya ada 4  orang siswa.
“Dengan adanya keputusan Walikota Batam dan Gubernur Kepri terkait PPDB untuk penambahan kelas baru di sekolah negeri, hal ini membuat sekolah swasta akan mati suri,” ungkapnya.
Menyikapi keputusan dari Walikota Batam dan Gubernur Kepri atas penambahan rombel, maka ada 5 point yang akan kami sikapi dan diajukan ke Ombusman.
“Lima point tersebut yakni, menolak Pendirian Unit Sekolah Baru di Kota Batam, menolak intervensi Walikota terkait kebijakan SMA dan SMK Negeri dialih kelolakan ke provinsi, menuntut Walikota Batam agar bertindak adil dalam melindungi hak hak sekolah swasta dalam hal PPDB,” ungkapnya.
“Serta adakan Rapat Evaluasi PPDB 2019-2020 yang melibatkan seluruh stakeholders, termasuk sekolah swasta, dan hentikan paradigma memfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat dengan membangun sekolah negeri baru, bangun paradigma kepada masyarakat dengan  selalu membuat program dan kebijkakan yang melibatkan sekolah Swasta,” tegas Bambang.
Bambang menambahkan, untuk sekolah swasta kalau dilihat dari segi fasilitasnya tidak kalah dengan sekolah negeri. Bahkan ada sekolah negeri yang siswanya ada namun kelasnya belum dibangun.
“Sementara sebelum sekolah negeri ada di Batam, sekolah swasta sudah berdiri di Kota Batam ini,” tambahnya.
“Semua sekolah swasta dan jajaran staff sekolah swasta, serta guru-guru tidak akan mendukung pemimpin daerah yang tidak ada keberpihakan kepada sekolah swasta,” tegas Bambang.
Dikatakan Bambang, semoga di dalam ini tidak ada unsur politik, karena sebentar lagi tahun politik mendekati ajang Pilkada.
“Harapannya, kita dari sekolah swasta ingin dihargai dan dianggap ada, sekolah swasta dianggap sebagai mitra dan pemerintah juga hendaknya jangan hanya mengambil keputusan tapi juga kebijakan,” tutup Bambang. (Yun)