Revitalisasi PLBN Serasan: Dari Gerbang Tradisional ke Exit–Entry Tujuh Negara

Natuna, Kabarbatam.com – Pemerintah menargetkan revitalisasi besar-besaran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada 2026. Deputi I Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Nurdin, menyebut PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, masuk daftar prioritas.

Selama ini, pos maritim itu lebih mirip pelabuhan lokal hidup dalam denyut ekonomi pesisir yang tradisional, dengan tata kelola yang serba terbatas.

Anggaran revitalisasi, kata Nurdin, telah diikat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPP.

“Kami menggandeng Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk percepatan kelembagaan dan fasilitas kepabeanan, yang masih dalam proses,” ujarnya di PLBN Serasan, tanpa merinci tenggat penyelesaiannya.

Nurdin menyinggung tren naiknya kunjungan kapal yacht internasional di perairan Natuna. Fenomena itu, kata dia, membuat PLBN Serasan tak lagi cukup diperlakukan sebagai pos perbatasan biasa.

Pemerintah mengusung visi menjadikannya titik exit–entry berbasis maritim terbuka bagi kapal dari mana pun, tanpa memandang bendera atau negara asal, bahkan dirancang terkoneksi dengan tujuh negara melalui jejaring lintas-batas laut.

Tapi ambisi itu berhadapan dengan realitas yang lapuk, tiadanya pasar representatif, pasar tradisional tanpa penataan, kelangkaan kendaraan operasional, hingga absennya ruang logistik terpadu.

“Ini bisa jadi gerbang ekonomi baru. Tapi fasilitasnya belum layak,” ucap Nurdin.

Bupati Natuna Cen Sui Lan datang membawa paket usulan yang lebih berani. Dalam rapat kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, Rabu, (26/11/2025) bagian dari Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2025–2026—Cen memaparkan strategi revitalisasi PLBN Serasan, sekaligus menawar kerangka pembangunan komprehensif bagi Natuna.

Rapat itu dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang juga memimpin Tim Panja Pengelolaan Perbatasan, bersama anggota panja lainnya. Hadir pula rute panjang birokrasi perbatasan: Wakil Bupati Jarmin, DPRD Natuna, Forkopimda, Komando Armada I, perwakilan BNPP, hingga Kanwil BPN Kepri. Komposisi kursi itu menegaskan satu hal: urusan Serasan bukan soal dermaga, tapi soal kedaulatan.

Cen menolak frasa “beranda terdepan” hanya jadi slogan tahunan. “

Beban kami bukan garis batas semata. Ada pertahanan, pengawasan maritim, dan kesejahteraan warga di pulau-pulau terluar,” tuturnya.

Ia mengakui keterbatasan fiskal, kewenangan daerah, dan ruwet regulasi membuat PLBN Serasan berjalan di titik minimum secara kelembagaan, infrastruktur, hingga aturan perdagangan.

Dalam presentasi bertajuk Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan,

Cen menegaskan, PLBN Serasan harus dipandang sebagai simbol hadirnya negara di palung paling luar. Bagi Cen, revitalisasi mesti berdiri di tiga pilar sekaligus pertahanan, politik-kedaulatan, dan sosial-ekonomi, bukan hanya pilar semen dan kaca.

Dari pilar ketiga, ia sodorkan tujuh “jurus” kebijakan yang tak lagi bernada permohonan, melainkan cetak-biru transformasi:

1. Penguatan tata kelola dan kelembagaan PLBN,

2. Peningkatan keamanan maritim di Laut Natuna Utara,

3. Pengembangan infrastruktur logistik dan ekonomi,

4. Revisi batas transaksi perdagangan sesuai kebutuhan perbatasan,

5. Penetapan PLBN sebagai kawasan perdagangan perbatasan,

6. Penegasan status exit–entry point resmi, dan

7. Penetapan Pelabuhan Serasan sebagai pelabuhan internasional.

Cen menyebutnya bukan daftar permintaan bantuan.

“Ini kerangka komprehensif untuk menutup keterputusan logistik dan membuka simpul ekonomi baru,” katanya.

Zulfikar merespons dengan apresiasi, tapi sekaligus memberi garis bawah.

“PLBN tak perlu megah. Ia harus fungsional—untuk pertahanan, pelayanan publik, dan ekonomi warga,” ucapnya. Ia mengingatkan PLBN kerap bernasib seperti monumen: diresmikan, lalu sunyi.

“Natuna itu cermin komitmen negara di perbatasan,” pungkasnya. (Man)