Headline
Soal Provinsi Khusus Natuna, Dewan: Layaknya Anak Meminta Sesuatu kepada Ayahnya
Batam, Kabarbatam.com– Upaya memperjuangkan Pemekaran Provinsi Natuna Khusus dinilai perlu memperhatikan penyesuaian terhadap keinginan Pemerintah Pusat.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi saat melakukan audensi bersama Tim 9 perjuangan pemekaran Provinsi Natuna Khusus, di ruang Paripurna DPRD Natuna. Jumat, (28/2/2020) petang.J
Junaidi mengatakan saat ini Natuna telah banyak menolak berbagai kebijakan Pemerintah pusat, di antaranya mulai dari Observasi WNI Wuhan, hingga penolakan terhadap Kapal Cantrang dari Pantura.
Junaidi khawatir, hal ini akan menjadi dilema bagi masyarakat Natuna sendiri, yang mengakibatkan kendala yang berarti dalam perjuangan pemekaran Provinsi Natuna khusus.
“Dalam hal ini, secara pemberitaan kita menolak kebijakan Pemerintah pusat. Namun di satu sisi kita bagaikan anak nakal yang ingin meminta kepada ayahnya,” ujar Junaidi.
Junaidi mengatakan bahwa, menurut pemahamannya, Presiden mempunyai hak dan keputusan penuh atas pemekaran di suatu daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun Provinsi
Kendati demikian, ia tetap mengajak seluruh elemen masyarakat Natuna bersatu dan mendukung perjuangan tim 9 dalam upaya memekarkan Natuna agar menjadi sebuah Provinsi khusus.
“Ini yang menjadi dilema kita nanti ke depan, saya pribadi sangat mendukung dan setuju membentuk satu tim, saya membaca dalam Undang-Undang pemekaran daerah itu, ada satu pemekaran yang diusulkan pemekaran yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat langsung. Semoga apa yang menjadi keinginan kita hari ini, dapat terwujud,” pungkasnya. (Fan).
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi saat melakukan audensi bersama Tim 9 perjuangan pemekaran Provinsi Natuna Khusus, di ruang Paripurna DPRD Natuna. Jumat, (28/2/2020) petang.J
Junaidi mengatakan saat ini Natuna telah banyak menolak berbagai kebijakan Pemerintah pusat, di antaranya mulai dari Observasi WNI Wuhan, hingga penolakan terhadap Kapal Cantrang dari Pantura.
Junaidi khawatir, hal ini akan menjadi dilema bagi masyarakat Natuna sendiri, yang mengakibatkan kendala yang berarti dalam perjuangan pemekaran Provinsi Natuna khusus.
Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi.
“Dalam hal ini, secara pemberitaan kita menolak kebijakan Pemerintah pusat. Namun di satu sisi kita bagaikan anak nakal yang ingin meminta kepada ayahnya,” ujar Junaidi.
Junaidi mengatakan bahwa, menurut pemahamannya, Presiden mempunyai hak dan keputusan penuh atas pemekaran di suatu daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun Provinsi
Kendati demikian, ia tetap mengajak seluruh elemen masyarakat Natuna bersatu dan mendukung perjuangan tim 9 dalam upaya memekarkan Natuna agar menjadi sebuah Provinsi khusus.
“Ini yang menjadi dilema kita nanti ke depan, saya pribadi sangat mendukung dan setuju membentuk satu tim, saya membaca dalam Undang-Undang pemekaran daerah itu, ada satu pemekaran yang diusulkan pemekaran yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat langsung. Semoga apa yang menjadi keinginan kita hari ini, dapat terwujud,” pungkasnya. (Fan).
-
Headline1 jam agoMantan Wakapolri Komjen Pol Yusuf Manggabarani Wafat, Dimakamkan di Makassar
-
Headline3 hari agoDimediasi Dahlan Dahi, 2 Tokoh Utama di PWI Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sepakat Gelar Kongres Persatuan PWI
-
Batam3 hari agoWarga Rempang Gelar Aksi Damai, Dukung PSN dan Tolak Intimidasi
-
Batam2 hari agoDR Suyono Saputra Terpilih Sebagai Ketua ISEI Cabang Batam Periode 2025-2028
-
Batam14 jam agoAda Perbaikan Pipa Depan Cammo Industrial Park, Ini Wilayah Terdampak Aliran Air Mengecil
-
Batam2 hari agoKepri dan Johor Luncurkan Platform Promosi Wisata “JIWA”, Wujudkan Keistimewaan bagi Warga Perbatasan
-
Batam1 hari agoUniversitas Batam Lepas 250 Mahasiswa Ikuti KKN Selama 1 Bulan di Teluk Mata Ikan Nongsa
-
Batam2 hari agoProgram “Eazy 1000 Passport” Digelar, Beri 60 Paspor Gratis dan Libatkan Penyandang Disabilitas