Headline
Soal Provinsi Khusus Natuna, Dewan: Layaknya Anak Meminta Sesuatu kepada Ayahnya
Batam, Kabarbatam.com– Upaya memperjuangkan Pemekaran Provinsi Natuna Khusus dinilai perlu memperhatikan penyesuaian terhadap keinginan Pemerintah Pusat.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi saat melakukan audensi bersama Tim 9 perjuangan pemekaran Provinsi Natuna Khusus, di ruang Paripurna DPRD Natuna. Jumat, (28/2/2020) petang.J
Junaidi mengatakan saat ini Natuna telah banyak menolak berbagai kebijakan Pemerintah pusat, di antaranya mulai dari Observasi WNI Wuhan, hingga penolakan terhadap Kapal Cantrang dari Pantura.
Junaidi khawatir, hal ini akan menjadi dilema bagi masyarakat Natuna sendiri, yang mengakibatkan kendala yang berarti dalam perjuangan pemekaran Provinsi Natuna khusus.
“Dalam hal ini, secara pemberitaan kita menolak kebijakan Pemerintah pusat. Namun di satu sisi kita bagaikan anak nakal yang ingin meminta kepada ayahnya,” ujar Junaidi.
Junaidi mengatakan bahwa, menurut pemahamannya, Presiden mempunyai hak dan keputusan penuh atas pemekaran di suatu daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun Provinsi
Kendati demikian, ia tetap mengajak seluruh elemen masyarakat Natuna bersatu dan mendukung perjuangan tim 9 dalam upaya memekarkan Natuna agar menjadi sebuah Provinsi khusus.
“Ini yang menjadi dilema kita nanti ke depan, saya pribadi sangat mendukung dan setuju membentuk satu tim, saya membaca dalam Undang-Undang pemekaran daerah itu, ada satu pemekaran yang diusulkan pemekaran yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat langsung. Semoga apa yang menjadi keinginan kita hari ini, dapat terwujud,” pungkasnya. (Fan).
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi saat melakukan audensi bersama Tim 9 perjuangan pemekaran Provinsi Natuna Khusus, di ruang Paripurna DPRD Natuna. Jumat, (28/2/2020) petang.J
Junaidi mengatakan saat ini Natuna telah banyak menolak berbagai kebijakan Pemerintah pusat, di antaranya mulai dari Observasi WNI Wuhan, hingga penolakan terhadap Kapal Cantrang dari Pantura.
Junaidi khawatir, hal ini akan menjadi dilema bagi masyarakat Natuna sendiri, yang mengakibatkan kendala yang berarti dalam perjuangan pemekaran Provinsi Natuna khusus.
Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi.
“Dalam hal ini, secara pemberitaan kita menolak kebijakan Pemerintah pusat. Namun di satu sisi kita bagaikan anak nakal yang ingin meminta kepada ayahnya,” ujar Junaidi.
Junaidi mengatakan bahwa, menurut pemahamannya, Presiden mempunyai hak dan keputusan penuh atas pemekaran di suatu daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun Provinsi
Kendati demikian, ia tetap mengajak seluruh elemen masyarakat Natuna bersatu dan mendukung perjuangan tim 9 dalam upaya memekarkan Natuna agar menjadi sebuah Provinsi khusus.
“Ini yang menjadi dilema kita nanti ke depan, saya pribadi sangat mendukung dan setuju membentuk satu tim, saya membaca dalam Undang-Undang pemekaran daerah itu, ada satu pemekaran yang diusulkan pemekaran yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat langsung. Semoga apa yang menjadi keinginan kita hari ini, dapat terwujud,” pungkasnya. (Fan).
-
Batam21 jam agoKapal Pemancing Karam di Perairan Berakit, 7 Orang Selamat dan 2 Lainnya Belum Ditemukan
-
Batam3 hari agoKetua KKSS Kepri Ingatkan Polres Lingga Tidak Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum
-
Headline2 hari agoNenny Dwiyana Nyanyang Nakhodai BKOW Provinsi Kepri: Ini Pesannya untuk Seluruh Perempuan Kepulauan Riau
-
Headline2 hari agoIkuti Kejuaraan Anakonda Boxing, MMA Tanjungpinang Raih 3 Medali Emas
-
Batam2 hari agoAda Gangguan Sistem Kelistrikan IPA 5 Duriangkang, Suplai Air di Kabil hingga KDA Mengecil
-
Batam1 hari agoWagub Kepri Hadiri Pelantikan DPD GEMPAR, Ajak Pemuda Ambil Peran dalam Visi Indonesia Emas 2045
-
Batam3 hari agoDeputi Bidang Pelayanan Umum Tinjau Klinik Baloi, Harapkan Mutu Pelayanan dan Fasilitas Meningkat
-
Bintan3 hari agoLepas Sambut Dandim 0315/TPI, Roby Sampaikan Terimakasih Atas Sinergi dan Dedikasi