Wali Kota Batam Amsakar Ajak Wajib Pajak Bersinergi Bangun Batam

Batam, Kabarbatam.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui kolaborasi dengan para wajib pajak.

Upaya ini kembali ditegaskan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat bersilaturahmi dengan sejumlah wajib pajak di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Senin (23/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, hadir 91 dari total 239 wajib pajak yang diundang. Amsakar mengapresiasi kehadiran mereka dan menyebutnya sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan Batam.

“Kehadiran Bapak dan Ibu hari ini adalah sinyal positif. Ini menunjukkan kemauan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kota yang kita cintai ini,” ujarnya.

Amsakar memahami pelaku usaha menghadapi banyak tantangan, namun ia tetap mengajak agar kewajiban pajak dijalankan sesuai aturan. Ia menekankan bahwa pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan.

APBD Kota Batam tahun 2025 sebesar Rp4,07 triliun dan akan disesuaikan menjadi Rp4,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen digunakan untuk tiga sektor utama: infrastruktur 30 persen, pendidikan 20 persen, dan kesehatan 10 persen. Termasuk di dalamnya bantuan bagi warga tidak mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Anggaran ini untuk kebutuhan dasar seperti jaminan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, pajak sangat penting untuk keberlangsungan layanan publik,” ujarnya.

Pemko Batam, lanjut Amsakar, tidak mengambil pendekatan koersif. Justru, pemerintah berupaya membangun komunikasi dan solusi bersama. Ia menjelaskan tahapan penagihan yang telah dijalankan, mulai dari imbauan hingga kerja sama dengan Kejaksaan jika diperlukan.

Secara khusus, sektor hotel dan restoran mendapat perhatian karena menjadi penyumbang signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Amsakar menekankan bahwa pajak dari sektor ini sejatinya adalah titipan dari konsumen yang harus dikelola dengan tanggung jawab.

“Dari uang yang dibayarkan konsumen di hotel dan restoran, kami titipkan 10 persennya sebagai retribusi. Karena itu, mari kita salurkan dengan benar melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak,” tegasnya.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah diskusi. Amsakar membuka ruang dialog dan mendorong para wajib pajak untuk menyampaikan kendala maupun saran. Pemerintah, ujarnya, terbuka untuk mencarikan solusi terbaik yang tidak memberatkan.

“Kami ingin jalan yang terbaik. Pemerintah tidak berniat memberatkan, tapi ada aturan yang harus ditegakkan. Jika ada kendala, mari kita cari opsi penyelesaian bersama,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Amsakar berharap dialog ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak demi kemajuan Batam.

“Mudah-mudahan ke depan makin banyak yang menunjukkan komitmen untuk membangun Batam bersama,” tutupnya.

Sementara ini, Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah, menyebutkan bahwa target penerimaan pajak daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun. Selain itu, sektor perumahan juga diperkirakan bisa menambah potensi penerimaan hingga Rp1,9 triliun.

Ia juga menjelaskan masih adanya piutang pajak yang belum tertagih sejak tahun 2012.“Total piutang pajak hingga 2025 mencapai Rp575 miliar. Sebagian di antaranya bahkan sudah tergolong macet,” ujarnya.

Meski begitu, Azmansyah mengapresiasi capaian pajak tahun 2024 yang mencapai Rp1,4 triliun. Menurutnya, ini menunjukkan kesadaran dan komitmen para wajib pajak dalam mendukung pembangunan Batam.

“Wajib pajak adalah mitra penting pemerintah. Mereka turut menjaga kelangsungan pembangunan kota,” katanya.

Azmansyah menambahkan, lebih dari setengah APBD Batam bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sekitar 51 persen APBD berasal dari PAD. Ini menunjukkan pentingnya penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan,” tegasnya. (*)