Batam
Tuai Sorotan Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Syamsul: Gubernur Ansar Salah Paham Soal Porsi Anggaran Provinsi Kepri ke Batam
Batam, Kabarbatam.com – Pernyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait porsi APBD Kepri untuk Kota Batam menuai sorotan dari Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Syamsul Paloh.
Menurut Syamsul, polemik soal anggaran itu semestinya perlu diluruskan dan tidak melibatkan publik dalam ranah perseteruan yang akan terjadi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2024 nanti.
Mengingat, figur Muhammad Rudi dan Ansar Ahmad merupakan kandidat kuat yang bakal bersaing nantinya.
“Soal porsi anggaran Provinsi Kepri ke Batam paling besar dibanding daerah lain itu wajar, karena penduduk Batam juga paling besar di Kepri,” ujar Syamsul Paloh kepada media (28/3/2024).
Ia menilai, porsi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk Batam yang mencapai 38 persen tersebut masih terlalu kecil. Padahal, penduduk Batam cukup besar di Kepri dengan persentase mencapai 50 sampai 60 persen.
“Mestinya anggaran untuk Batam ya 50-60 persen juga,” ujarnya lagi.
Jika ingin membandingkan porsi anggaran di Pemprov Kepri, lanjut Syamsul, seharusnya dilakukan perbandingan komparatif dulu antar daerah.
Sehingga, tidak terjadi saling klaim dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Apalagi beberapa permasalahan sosial menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Seperti ihwal pengangguran dan permasalahan pendidikan tingkat SMA dan SMK.
Di luar itu, kata dia, menjadi kepentingan normatif dan dapat dilakukan sesuai kemampuan pemerintah.
“Jika mau dikaji lebih dalam, Pemprov Kepri belum menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap Kota Batam sepenuhnya. Bahkan termasuk tanggung jawab yang bersifat wajib, tapi tidak dilaksanakan,” bebernya.
Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan, Kota Batam juga memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Pemprov Kepri dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak BBMKB, dan lainnya.
“Setengah pendapatan asli daerah provinsi Kepri dari Batam, pertanyaannya yang normatif bagi Batam sudah diberikan belum?” tanyanya.
Syamsul menambahkan, informasi yang disampaikan Pemko Batam terkait bagi hasil pajak belum sepenuhnya diberikan Pemprov Kepri. Terutama PKB dan BBMKB yang porsinya jelas diatur undang-undang.
“Selain itu, Pemprov, Kepri juga perlu mengalokasikan minimal 10 persen pendapatan dari PKB dan BBMKB untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi pada daerah penghasil pajak. Dijalankan tidak? Justru Ansar melepaskan tanggung jawab pembangunan jalan provinsi tersebut tanpa kejelasan,” papar Syamsul.
“Jadi saya pikir Walikota Batam menyatakan porsi anggaran untuk Batam kecil itu bukan empat terkait kewajiban Pemprov Kepri, tapi lebih kepada porsi bagi hasil pajak dan kewajiban pembangunan yang seharusnya dilaksanakan provinsi tapi justru dilepaskan,” pungkasnya. (*)
-
Headline3 hari ago
Oknum Anggota Polsek Sekupang Ditangkap Terlibat Jaringan dan Jadi Pengedar Sabu-sabu
-
Headline3 hari ago
PLN Batam Raih Penghargaan Bergengsi ”TOP Human Capital Awards 2024″
-
Batam2 hari ago
DPRD – Pemko Batam Sepakati Rencana Penyusunan 18 Ranperda Tahun 2025
-
Batam23 jam ago
Amsakar-Li Claudia Lugas Paparkan Visi Misi di Debat Pertama, Tawarkan 15 Program Prioritas Untuk Batam ke Depan
-
Batam2 hari ago
Progres Pembangunan Jalan Alternatif Bandara Hang Nadim Batam Capai 75,41%
-
Batam3 hari ago
Tim Gabungan Dirtipidter Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan BBL Senilai Rp20 Miliar di Kepri
-
Headline15 jam ago
Muhammad Rudi – Aunur Rafiq Dominasi Panggung Debat Pilkada Kepri 2024
-
Batam2 hari ago
Muhammad Rudi Siap Perjuangkan Pembangunan Wilayah Terpencil di Kepulauan Riau